JawaPos.com - Gelombang kekecewaan datang dari para pedagang kecil di Ibu Kota. Mereka menilai Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta tak mendengarkan aspirasi rakyat kecil.
Pasalnya, sejumlah pasal yang dinilai menekan pedagang tetap diloloskan. Mulai dari pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, perluasan kawasan tanpa rokok hingga mencakup warung, lapak PKL, UMKM, dan toko di pasar tradisional, hingga pelarangan penjualan rokok eceran serta kewajiban izin khusus untuk penjualannya.
Aspirasi Dianggap Angin Lalu
Baca Juga: Bjorka Klaim Belum Ditangkap Polisi, Kini Bocorkan 341 Ribu Data Personel Polri
Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menuturkan, Pansus KTR seolah menutup mata terhadap jeritan pedagang kecil.
"Kami kecewa, aspirasi pedagang kecil tidak didengarkan. Apa yang sudah kami sampaikan dianggap angin lalu. Raperda KTR yang dipaksakan ini akan semakin menindas usaha rakyat kecil," ujar Mukroni, Senin (6/10).
Mukroni berharap eksekutif, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, bisa menjadi penyeimbang dan mempertimbangkan ulang isi draf Raperda sebelum disahkan. Sebab, pasal-pasal tersebut akan berdampak langsung terhadap pedagang kecil.
"Kami berharap pada eksekutif sebagai benteng terakhir, sesuai komitmen dan kami menagih janji Pak Gubernur bahwa Raperda ini tidak mengganggu UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, kami akan konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh pedagang untuk memastikan langkah ataupun aksi kami berikutnya," tegasnya.
Mukroni mengungkap, ekonomi pedagang kecil saat ini memang sedang di ujung tanduk. Hingga pertengahan 2025, tercatat 25 ribu warteg di wilayah Jabodetabek sudah tutup, atau sekitar 50 persen dari total 50 ribu warteg yang sebelumnya beroperasi.
Mukroni menyebut, penurunan daya beli masyarakat dan gelombang PHK membuat banyak pedagang merugi dan akhirnya menyerah.
"Dengan kondisi tahun ini, pelambatan ekonomi, posisi warteg dilema. Imbas daya beli menurun, konsumen menurun karena PHK terjadi di mana-mana, pabrik-pabrik berguguran. Pedagang warteg dilema, akhirnya memilih tutup," ucap Mukroni.
Pedagang Khawatir Beban Bertambah
Senada, Ketua Koperasi Merah Putih (Kowamart) Izzuddin Zidan juga mengkritik aturan dalam raperda KTR. Menurutnya, aturan tersebut justru memperparah beban ekonomi pedagang.
"Bikin ribet, jadi beban tambahan. Padahal sekarang daya beli menurun, penghasilan pas-pasan, kenapa mesti muncul aturan seperti ini. Kondisi ekonomi masih tidak stabil. Usaha masyarakat belum pulih, jangan ditambah bebannya," ujar Zidan.
Zidan juga menyoroti rencana pembentukan satgas penindakan yang menurutnya berpotensi disalahgunakan di lapangan.
"Bagaimana nanti implementasinya di lapangan? Akan membuka ruang nego-nego. Ini yang menimbulkan kegelisahan dan beban bagi pedagang. Kami mohon Raperda KTR ini ditunda," paparnya.
Pansus Tetap Jalan Terus
Meski menuai banyak penolakan, Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta tetap melanjutkan pembahasan dan finalisasi.
Wakil Ketua Pansus, Suhaimi, menegaskan bahwa tambahan waktu satu bulan dari pimpinan DPRD hanya digunakan untuk penyempurnaan teknis, bukan membuka kembali pembahasan substansi.
"Kalau misalnya dua hari ini selesai, ya sudah selesai. Kita masih diberikan waktu satu bulan, tapi kalau hari ini selesai ya hari ini selesai, kalau besok ya besok selesai. Tambahan waktu itu hanya untuk finalisasi teknis, bukan membuka kembali pembahasan secara substantial," tegas Suhaimi.