JawaPos.com - Kementerian Kesehatan membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara. Hal itu sehubungan dengan polusi udara yang masih masif menjangkiti wilayah di Jabodetabek.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, mengatakan, pembentukan komite itu dianggap penting karena hasil data surveilans yang dilakukan dalam enam bulan terakhir, menunjukan terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang dilaporkan di Puskesmas maupun di rumah sakit Jabodetabek.
Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, kasus ISPA, katanya, mencapai 100 ribu kasus per bulan. Untuk mengatasi persoalan ini, ia mengatakan bahwa dari sisi kesehatan terus melakukan sejumlah upaya, selain dengan mengajak masyarakat menerapkan 6M 1S, Kemenkes juga melakukan pemantauan secara real time kasus ISPA yang terjadi di Puskesmas Jabodetabek.
Lebih jauh lagi, tak hanya penyakit ISPA, Maxi juga mengatakan terus melakukan pemantauan terhadap kasus Pneumonia yang terjadi di rumah sakit.
“Kita juga inventarisir rumah sakit yang bisa lakukan penanganan pneumonia khususnya di Jabodetabek,” ujarnya kepada wartawan, Senin (28/8).
"Untuk upaya pencegahan kita ada strategi 6M dan 1S,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara, Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR., menyatakan bahwa polusi udara berkontribusi terhadap peningkatan kasus ISPA dan Pneumonia di wilayah DKI Jakarta. Hal itu diambil berdasarkan survei Bappenas tahun 2022 pada periode hampir 10 tahun setelah dilakukan riset.
Hasil survei lainnya seperti Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di tahun 2019, kata dr. Agus, menyebutkan penyakit pernapasan termasuk 10 penyakit terbanyak di Indonesia.
Sedangkan polusi udara merupakan faktor resiko kematian kelima tertinggi di Indonesia setelah hipertensi, gula darah, merokok dan obesitas.