JawaPos.com - Pemangkasan sekitar USD 329 juta atau setara Rp5,86 triliun dengan kurs Rp17.810 per dolar AS dalam bantuan kemanusiaan Amerika Serikat ke Nepal setelah restrukturisasi USAID oleh Department of Government Efficiency (DOGE) pimpinan Elon Musk memaksa negara Himalaya itu mencari sumber pertumbuhan baru. Dampaknya menjalar dari program sosial dan pendidikan hingga lapangan kerja serta strategi ekonomi.

Melansir Fortune, Senin (21/9/2026), Stuti Basnyet, mantan pejabat sementara direktur program USAID Nepal, memperkirakan penutupan lembaga itu menghilangkan sekitar 30.000 pekerjaan langsung. Program terdampak mencakup membaca tingkat awal di 35 distrik, pelatihan guru, serta materi pendidikan.

"Semua orang awalnya menyangkal bahwa ini benar-benar terjadi, lalu muncul kekecewaan mendalam terhadap cara hal itu dilakukan," kata Basnyet.

Baca Juga: Elon Musk dan Bos Open AI Sepakat Dukung Perlambatan Pengembangan AI di Tengah Risiko Teknologi

Nepal telah menerima bantuan bilateral AS sejak 1951. Basnyet kemudian ikut mendirikan Aadyanta Advisory, yang dalam setahun mendukung hampir 400 inovator dan pendiri muda.

Dia mengatakan, "Saya masih melakukan pekerjaan yang sama dengan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang terhubung secara global, kemitraan dan keterlibatan swasta, tetapi sekarang sebagai pengusaha."

Perubahan itu bertemu dengan demografi yang mendukung. Lebih dari 40 persen penduduk Nepal berusia 16–40 tahun. Namun, sekitar 1.500 anak muda meninggalkan negara itu setiap hari untuk bekerja di luar negeri. Tantangannya adalah mengubah tenaga muda menjadi pekerjaan produktif di dalam negeri.

Di sektor teknologi, Pukar Hamal, pendiri dan CEO SecurityPal, menyebut Kathmandu sebagai "Silicon Peaks", pusat teknologi yang tumbuh di kawasan Himalaya. Perusahaannya memiliki kantor besar di ibu kota dan menjadi salah satu dari sekitar selusin perusahaan AS yang tercatat di bursa dan beroperasi di Nepal.

"Saya tidak akan mengatakan Nepal adalah tujuan pilihan pertama kebanyakan orang. Namun, saya pikir hal itu sedang berubah," ujar Hamal.

Potensi itu turut ditopang ketersediaan energi. Nepal memiliki lebih dari 6.000 sungai dan aliran air yang memungkinkan sekitar 99 persen kebutuhan listriknya berasal dari tenaga air. Dari potensi lebih dari 100.000 megawatt, baru sekitar 5.000 megawatt yang telah dimanfaatkan.

Amir Thapa dari American Chamber of Commerce in Nepal mengatakan hubungan ekonomi dengan Barat berkembang sejak demokratisasi pada 1990-an. Hingga 2025, Nepal menyetujui hampir 7.500 proyek investasi asing senilai sekitar USD 5,5 miliar.

"Ketika USAID pergi, kami melihatnya sebagai peluang karena kami tahu akan ada kekosongan untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta di Nepal," kata Thapa.

Ekspansi Coca-Cola dan MetLife turut membawa pekerjaan. Anggota AmCham Nepal meningkat dari 42 menjadi 72 dalam dua tahun, sementara ekspor produk teknologi informasi mencapai sekitar USD 1 miliar pada 2025. Pemerintah sendiri menargetkan USD 20 miliar dalam satu dekade.

"Kami kekurangan penciptaan lapangan kerja di sini," ujar Thapa. "Peran perusahaan AS sangat penting untuk menciptakan pekerjaan itu, dan sektor teknologi telah melakukannya."

Namun, pertumbuhan itu masih menghadapi tekanan politik dan sosial. Pemerintahan Perdana Menteri Balen Shah, mantan rapper berusia 36 tahun yang muncul setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin Gen Z pada 2025, berjanji menciptakan 1,2 juta lapangan kerja. Mayoritas menteri Shah kini berusia di bawah 40 tahun, sementara pemerintah mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan pembenahan penerimaan negara.

Baca Juga: Elon Musk Bela Pusat Data AI dan Serang Regulasi Uni Eropa di Forum G20

Ujian berikutnya datang dari bencana. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser pada Agustus menewaskan lebih dari 1.300 orang dan membuat lebih dari 5.000 hilang, dengan kerugian melampaui USD 2,56 miliar. Bantuan AS kemudian melebihi USD 5 juta. Nvidia bahkan menyumbang USD 10 juta, sedangkan BYD dan distributor Cimex memberikan USD 460.000 untuk dana bantuan pemerintah.

Respons itu memperlihatkan batas peran sektor swasta. "Baik pemerintah maupun sektor swasta tidak dapat menanggung seluruh rantai risiko," kata Basnyet. 

Dia menilai absennya USAID tetap "terasa", mengingat pada gempa Gorkha 2015 badan itu mengerahkan 128 orang dan bantuan akhirnya mencapai USD 64,5 juta.

"Nepal tidak seharusnya tetap bergantung pada bantuan," katanya. Negara itu, menurut Basnyet, perlu mengoptimalkan sumber daya publik, memobilisasi modal domestik, serta lebih aktif melibatkan bisnis, diaspora, dan filantropi.