JawaPos.com - Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan negaranya tidak akan menerima keberadaan pasukan Israel di wilayah Lebanon dan akan terus mendorong penarikan penuh pasukan tersebut. Menurut Aoun, tidak boleh ada satu inci pun wilayah Lebanon yang tetap diduduki Israel.
"Pada akhirnya, kami tidak akan membiarkan Israel tetap berada, bahkan satu inci pun di tanah kami, atau membiarkan satu pun tentara Israel tetap berada di wilayah kami," kata Aoun saat bertemu dengan delegasi Maronite Foundation in the World pada Selasa (11/8), seperti dikutip kantor kepresidenan Lebanon.
Pernyataan tersebut muncul ketika Lebanon dan Israel masih melanjutkan pembahasan mengenai penerapan perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani pada Juni lalu. Di tengah proses diplomasi itu, serangan Israel ke wilayah Lebanon dilaporkan masih berlangsung hampir setiap hari.
Aoun mengatakan rakyat Lebanon memiliki kesepakatan mengenai tujuan utama yang hendak dicapai melalui perundingan dengan Israel.
Baca Juga: Model Tersendat, Talenta Hengkang: Google DeepMind Bergulat dengan Krisis Internal
Tiga agenda tersebut adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, pemulangan para tawanan, serta rekonstruksi wilayah yang mengalami kehancuran akibat konflik.
Menurut Aoun, perkembangan dalam perundingan saat ini menunjukkan kemajuan. Ia bahkan menilai jalur diplomasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan konsekuensi perang yang sebelumnya menghancurkan banyak wilayah Lebanon.
Ia juga menyebut penandatanganan perjanjian kerangka kerja telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah serangan Israel. Kondisi itu, menurutnya, turut membuka ruang bagi semakin banyak warga Lebanon untuk kembali ke tanah air mereka selama musim panas.
Meski demikian, situasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan diplomasi tersebut.
Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di Lebanon selatan. Serangan juga masih terjadi hampir setiap hari, sementara keberadaan pasukan Israel membuat sebagian besar penduduk di wilayah tersebut terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Aoun menilai kondisi tersebut tidak bisa berlangsung terus-menerus. Ia mengatakan masyarakat Lebanon selatan sudah semestinya mendapatkan stabilitas di tanah kelahiran mereka sekaligus melihat negara kembali menjalankan fungsinya secara penuh.
Ia menegaskan hal itu harus diwujudkan meskipun masih terdapat pihak-pihak yang menentang proses tersebut.
Sebelumnya, Lebanon dan Israel sebelumnya menandatangani perjanjian kerangka kerja di Washington pada 26 Juni. Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan mengenai gencatan senjata penuh serta pemulihan kendali militer Lebanon atas wilayah selatan.
Baca Juga: SAR Mataram sebut 212 orang KMP Putri Yasmin telah dievakuasi
Namun, implementasi kesepakatan itu berkaitan dengan isu sensitif lain, yakni pelucutan senjata kelompok Hizbullah.
Pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian kemudian berlanjut dalam pertemuan di Roma pada 6-7 Agustus.
Perundingan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mengubah kesepakatan politik menjadi kondisi nyata di lapangan. Bagi Lebanon, keberhasilan proses itu bukan hanya soal menghentikan serangan, tetapi juga memastikan seluruh wilayahnya kembali berada di bawah kendali negara.
Di sisi lain, kehadiran militer Israel yang masih berlangsung menunjukkan bahwa jalan menuju stabilitas di Lebanon selatan belum sepenuhnya terbuka.
Karena itu, penarikan pasukan Israel menjadi salah satu tuntutan utama Beirut dalam proses diplomasi yang tengah berjalan.