JawaPos.com - Penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana perdamaian 15 poin yang didukung Amerika Serikat mulai mengguncang kepercayaan sejumlah sekutu Washington terhadap kemampuan Presiden Donald Trump mengendalikan situasi di Timur Tengah.
Sejumlah diplomat dan pihak yang memahami strategi AS di kawasan menilai sikap Netanyahu menunjukkan Washington mungkin tidak memiliki pengaruh yang cukup, atau tidak bersedia menggunakannya untuk memastikan kesepakatan Gaza berjalan.
Kondisi itu bukan hanya mengancam masa depan rencana perdamaian Gaza, tetapi juga berpotensi memperlemah posisi Trump dalam berbagai upaya diplomasi di Timur Tengah, termasuk konflik Iran serta ketegangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.
Baca Juga: Fikri Pede Bisa Gondol Gelar Kejuaraan Dunia BWF 2026
Netanyahu sebelumnya secara terbuka menolak peta jalan yang didukung Gedung Putih pada Minggu. Ia menegaskan Israel menginginkan Hamas benar-benar melucuti senjata sebelum pasukan Israel bersedia menarik diri dari Gaza.
Sikap tersebut menjadi tantangan serius bagi Board of Peace, sebuah inisiatif beranggotakan 27 negara yang dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan Trump untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas.
Seorang diplomat Arab yang memahami kebijakan AS di Timur Tengah menilai penolakan Netanyahu dapat membawa konsekuensi panjang terhadap stabilitas kawasan.
"Penolakan Netanyahu terhadap rencana perdamaian membawa implikasi signifikan bagi stabilitas regional jangka panjang dan keamanan Israel," kata seorang diplomat Arab yang akrab dengan kebijakan AS di Timur Tengah.
Baca Juga: Jembatan Kewek Jogja Dipastikan Masih Ada, Tidak Dihilangkan justru Diperbarui
"Presiden Trump adalah satu-satunya yang memiliki potensi untuk mempengaruhi situasi ini, karena ia dapat berusaha menegaskan kembali relevansi politiknya dengan menekan Netanyahu untuk mempertimbangkan kembali posisinya," katanya dilansir dari Politico.
Menurut diplomat tersebut, Trump masih menjadi satu-satunya tokoh yang dinilai memiliki potensi untuk memengaruhi Netanyahu. Namun, Washington harus menunjukkan kemauan politik untuk menekan pemerintah Israel.
Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara Arab dan regional kini menghadapi posisi yang semakin sulit.
"Para pemimpin Arab dan regional mungkin menemukan diri mereka dalam posisi yang kompleks, perlu menyeimbangkan kepentingan mereka di tengah dinamika yang terus berkembang ini," lanjutnya.
Selain itu, penolakan Netanyahu membuat efektivitas Board of Peace ikut dipertanyakan. Robert Jordan, yang pernah menjabat Duta Besar AS untuk Arab Saudi pada era Presiden George W. Bush, bahkan menggambarkan kondisi lembaga tersebut dengan nada pesimistis.
"Dewan Perdamaian memiliki sikap yang jelas terhadap langkahnya saat ini," kata Robert Jordan, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Arab Saudi selama pemerintahan George W. Bush.
Baca Juga: Eks Menag Yaqut Siapkan Perlawanan, Bantah Terima Fee Kuota Haji
Jordan menilai sejak awal Board of Peace belum terlihat sebagai pengganti yang benar-benar kuat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Ini tidak pernah tampak sebagai pengganti PBB yang berbasis luas dan sangat layak," tambahnya, mengacu pada pernyataan Trump pada bulan Januari bahwa dewan tersebut dapat digunakan sebagai alternatif untuk badan dunia tersebut.
"Itu diperparah oleh situasi politik di Israel saat ini," imbuh Jordan.
Meski demikian, pihak Board of Peace membantah bahwa proses tersebut terhenti. Seorang pejabat organisasi mengatakan pekerjaan di lapangan tetap berjalan, termasuk persiapan fasilitas logistik yang nantinya mendukung ratusan personel dalam pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan ditempatkan di Gaza.
Baca Juga: Kerap Selamat dari Situasi Sulit, 9 Weton Ini Disebut Dikelilingi Energi Positif
"Peta jalan itu antara Dewan Perdamaian dan Hamas. Diskusi terpisah dengan Israel terus berlanjut. Israel tidak diminta untuk mengandalkan kepercayaan atau melakukan langkah-langkah yang tidak dapat diubah sebelum langkah-langkah yang diverifikasi diambil di lapangan," kata pejabat Dewan tersebut.
Pejabat tersebut berbicara secara anonim karena sensitifnya proses negosiasi.
Selain itu, seorang diplomat Barat yang memahami kebijakan Timur Tengah melihat penolakan Netanyahu sebagai bukti bahwa strategi Washington terhadap Israel perlu dievaluasi.
Menurutnya, terlalu mengakomodasi posisi Israel justru dapat mendorong munculnya tuntutan yang semakin keras.
"Penolakan terbaru ini sekali lagi menunjukkan bahwa menenangkan Israel hanya mengarah pada tuntutan yang lebih maksimal. Saya tidak berpikir itu membunuh [Dewan Perdamaian], tetapi apa yang dilakukannya adalah sekali lagi menunjukkan bahwa Israel tetap menjadi salah satu hambatan bagi solusi dua negara yang layak," the diplomat said.
Pandangan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih besar. Jika Washington tidak mampu membuat Israel mengikuti kerangka yang telah disepakati, negara-negara lain di kawasan bisa mempertanyakan seberapa besar pengaruh Trump ketika berhadapan dengan sekutu dekat AS sendiri.
Baca Juga: 5 Shio Paling Beruntung Minggu Ini, Ada Peluang Baru yang Tak Disangka
Trump sendiri sejauh ini memilih tidak terlibat dalam perselisihan terbuka dengan Netanyahu. Ketika ditanya mengenai penolakan Israel, Trump justru mengatakan masih memiliki hubungan yang baik dengan perdana menteri Israel tersebut.
Gedung Putih juga tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai penolakan Israel terhadap rencana tersebut.
Seorang pejabat pemerintahan Trump yang tidak berwenang berbicara secara terbuka mengatakan Washington tidak melihat sikap Netanyahu sebagai sesuatu yang dapat menggagalkan proses perdamaian.
Menurut pejabat itu, langkah Netanyahu lebih berkaitan dengan kepentingan politik dalam negeri Israel.
Baca Juga: Terlahir Membawa Hoki, 7 Shio Ini Konon Mudah Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan
Pernyataan tersebut menjadi pembelaan Washington terhadap proses yang sedang berjalan, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan Trump belum melihat penolakan Netanyahu sebagai krisis diplomatik.