JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana 15 poin yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menarik pasukannya dari wilayah tersebut sebelum Hamas benar-benar dilucuti.

Penolakan itu disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet Israel pada Minggu. Ia secara terbuka menyatakan pemerintahnya tidak menerima dokumen yang menjadi bagian dari peta jalan perdamaian yang didorong pemerintahan Trump.

“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu, merujuk pada rencana yang didukung Hamas bulan lalu.

Netanyahu juga menegaskan bahwa militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan dari Gaza selama Hamas masih memiliki kemampuan persenjataan.

“Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti ... dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan kami dan warga negara kami,” ujarnya dilansir dari Al-Jazeera.

Netanyahu Berseberangan dengan Washington

Sikap Netanyahu menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pemerintah Israel dan pemerintahan Trump mengenai tahapan pelaksanaan rencana Gaza.

Netanyahu mengatakan Israel masih berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai persoalan tersebut. Namun, ia mengisyaratkan bahwa Tel Aviv tidak akan menerima seluruh ketentuan yang diajukan Washington.

“Kami berbicara dengan pihak Amerika mengenai masalah ini,” kata Netanyahu.

“Mereka memiliki sejumlah gagasan, beberapa di antaranya dapat kami terima dan beberapa lainnya tidak dapat kami terima, dan kami tahu bagaimana untuk tetap teguh dalam hal-hal tersebut,” lanjutnya.

Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan langsung dari Gedung Putih maupun Hamas terkait penolakan Netanyahu tersebut.

Trump sebelumnya mengumumkan pada 30 Juli sebuah kesepakatan yang disebutnya sebagai perjanjian 'bersejarah'. Salah satu poin utamanya adalah pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza.

Trump menyebut langkah tersebut sebagai 'langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng'.

Namun, implementasi rencana itu kini menghadapi persoalan baru setelah Netanyahu menyatakan Israel tidak akan menjalankan penarikan pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti.

Netanyahu juga memperjelas bahwa Israel tidak menginginkan sekadar pengurangan kemampuan militer Hamas. Pemerintah Israel menuntut pelucutan senjata secara menyeluruh.

Keinginan Israel, kata Netanyahu, adalah “pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata fiktif”.

Menurutnya, pelucutan tersebut harus mencakup seluruh persenjataan Hamas, termasuk senjata ringan.

Sementara itu, rencana 15 poin yang didukung Amerika Serikat pada tahap awal memprioritaskan penghancuran persenjataan berat Hamas, fasilitas produksi militer, gudang senjata, serta jaringan terowongan yang luas di Gaza.

Perbedaan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan pelucutan senjata ini berpotensi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menjalankan kesepakatan.

Penolakan Netanyahu juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses penghentian konflik akan dilanjutkan.
Koresponden Al Jazeera di Gaza City, Hani Mahmoud, menilai sikap Netanyahu membuat tahapan pelaksanaan rencana tersebut menjadi tidak jelas.

“Penolakan penuh di sini membuat urutan dan langkah-langkah selanjutnya menjadi dipertanyakan,” kata Mahmoud.

Sementara itu, koresponden Al Jazeera di Bethlehem, Tepi Barat yang diduduki, Nour Odeh, mengatakan syarat yang disampaikan Netanyahu dapat menjadi persoalan serius bagi Dewan Perdamaian dan para mediator yang telah berbulan-bulan berusaha menjalankan proses pelucutan senjata Hamas.

“Netanyahu telah menekan tombol reset,” ujar Odeh.

Rencana tersebut pada akhirnya mengatur agar pemerintahan sehari-hari Gaza dialihkan kepada sebuah komite teknokratis Palestina. Komite itu nantinya bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump.

Namun, Odeh menilai badan tersebut memiliki ruang gerak yang terbatas tanpa dukungan Israel.

Selain menolak rencana penarikan pasukan, Netanyahu kembali menyampaikan sikap keras mengenai masa depan politik Palestina.

Dalam rapat kabinet tersebut, ia mengatakan tidak akan ada negara Palestina selama dirinya menjabat sebagai perdana menteri Israel.

“Selama saya menjadi perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang berdiri,” tegas Netanyahu.

Pernyataan itu menambah persoalan politik di tengah upaya Washington mendorong penyelesaian konflik Gaza.

Baca Juga: IRGC Sebut AS dan Israel Gagal Menangkan Perang, Tujuan Utama di Iran Tak Tercapai

Dengan Israel mensyaratkan pelucutan senjata Hamas secara total sebelum menarik pasukan, sementara rencana Amerika Serikat memiliki tahapan yang lebih luas untuk mengatur masa depan Gaza, proses implementasinya berpotensi kembali menghadapi kebuntuan. (*)