JawaPos.com - Hamas dan sejumlah faksi Palestina baru saja menyepakati sebuah dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan proses pelucutan senjata di Jalur Gaza.
Kesepakatan tersebut disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai "langkah monumental" menuju perdamaian dan keamanan.
Meski demikian, implementasinya masih bergantung pada sejumlah syarat. Termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Salinan dokumen yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan bahwa seluruh pihak sepakat menyusun peta jalan (roadmap) rinci pelucutan senjata dalam waktu 14 hari.
Baca Juga: Bantah Klaim Trum, Hamas Tegaskan Tidak Ada Pelucutan Senjata Sebelum Israel Mundur dari Gaza
Tenggat tersebut dapat diperpanjang apabila disetujui badan verifikasi internasional dan seluruh pihak yang terlibat.
Meski demikian, Hamas menegaskan kesepakatan itu bukan berarti mereka akan langsung menyerahkan senjata.
Kelompok tersebut menyatakan pelaksanaan dokumen bergantung pada komitmen Israel menjalankan kewajibannya, terutama menarik pasukan dari Gaza dan membuka jalan bagi rekonstruksi wilayah tersebut.
"Negosiasi ini sulit dan berat, dan kami berusaha mencapai formula terbaik yang memungkinkan untuk dicapai," kata anggota delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, kepada Al Jazeera.
Hamad menambahkan Hamas tidak akan melaksanakan bagian apa pun dari kesepakatan apabila Israel gagal memenuhi kewajibannya.
Baca Juga: Trump Secara Sepihak Umumkan Kesepakatan Pelucutan Senjata Hamas di Jalur Gaza
Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait dokumen tersebut.
Pelucutan Senjata Dilakukan Bertahap
Berdasarkan isi dokumen, proses pelucutan senjata akan dimulai setelah Komite Nasional Palestina bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilisation Force) memasuki Gaza.
Komite Nasional nantinya bertanggung jawab melakukan inventarisasi dan penyimpanan seluruh persenjataan.
Sementara prosesnya diawasi oleh komite verifikasi internasional dengan melibatkan berbagai faksi Palestina.
Dokumen itu juga menegaskan bahwa senjata tidak akan diserahkan kepada Israel maupun pihak asing lainnya.
Baca Juga: 9 Korban Pembajakan Kapal Gaza Resmi Laporkan PM Israel Netanyahu ke Kejagung
Seluruh persenjataan akan berada di bawah kendali Komite Nasional sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang menyimpannya di Gaza.
Seorang pejabat Board of Peace, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola Gaza, membenarkan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata lain akan menyerahkan senjata mereka kepada Komite Nasional.
Menurutnya, proses dimulai dari pengalihan senjata milik kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan penonaktifan senjata berat.
Seluruh aktivitas militer di Gaza juga diwajibkan berhenti, meski pelaksanaannya diperkirakan berlangsung secara bertahap.
Trump Sebut Kesepakatan Jadi Fondasi Pemerintahan Baru Gaza
Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai bagian penting dari implementasi gencatan senjata yang menurut dia berhasil dimediasi pada Oktober lalu.
Baca Juga: Dua Masjid di Tepi Barat Gaza Dibakar hinggga Rusak Parah, Diduga Dilakukan Pemukim Israel
Melalui akun Truth Social miliknya, Trump mengatakan Gaza nantinya akan dipimpin pemerintahan Palestina yang baru dan bekerja sama dengan Board of Peace.
"Kesepakatan ini merupakan langkah penting menuju Gaza yang akhirnya diperintah oleh pemerintahan Palestina baru yang akan bekerja erat dengan Board of Peace untuk membantu rakyat Palestina," tulis Trump.
Ia juga menambahkan bahwa Israel akan memperoleh jaminan keamanan karena Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis serangan.
Trump menyatakan setelah proses pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan ditarik dari Gaza dan digantikan oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru.
"Berdasarkan kesepakatan ini, Gaza akhirnya akan berada di tangan pemerintahan Palestina baru yang melayani rakyatnya," tambah Trump.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan, MER-C Indonesia Terapkan Sistem Digital di Klinik Gaza
Hamas Tetap Beri Syarat, Israel Belum Berkomentar
Kesepakatan tersebut muncul setelah delegasi Hamas berada di Kairo sejak pekan lalu untuk berunding dengan mediator dari Mesir, Qatar, dan Turkiye.
Sebelumnya, seorang pejabat Hamas menyebut perundingan berlangsung positif dan menunjukkan kemajuan.
Media pemerintah Mesir, A-Qahera News, juga melaporkan bahwa Hamas dan sejumlah faksi Palestina telah menyetujui proposal yang mencakup pengerahan pasukan internasional serta mulai beroperasinya Komite Nasional.
Namun, Palestinian Islamic Jihad (PIJ) menyatakan laporan mengenai tercapainya kesepakatan belum sepenuhnya akurat.
Kelompok tersebut mengaku masih memiliki keberatan terhadap sejumlah redaksi dalam dokumen yang beredar.
Baca Juga: Hamas Mundur dari Pemerintahan Gaza, Siap Serahkan Kendali Sipil ke Komite Teknis
Tekanan Internasional Disebut Berperan Besar
Reporter Al Jazeera di Washington, Alan Fisher, mengatakan pelaksanaan kesepakatan akan dilakukan secara bertahap di setiap wilayah Gaza, diikuti perekrutan personel kepolisian Palestina yang lebih banyak.
Menurut Fisher, polisi Palestina nantinya akan bekerja bersama pasukan koordinasi internasional yang komposisinya masih dibahas.
"Kami mendengar rumor bahwa pasukan itu bisa melibatkan Indonesia dan kemungkinan juga Turkiye, sesuatu yang mungkin tidak disukai Israel," kata Fisher.
Ia juga mengungkapkan bahwa Hamas menghadapi tekanan internasional yang cukup besar agar menerima proposal tersebut.
"Jelas ada tekanan internasional terhadap Hamas untuk menerima kesepakatan ini," ujarnya.