JawaPos.com - Suriah mengungkap tengah mengupayakan sebuah kesepakatan keamanan dengan Israel melalui keterlibatan sejumlah negara. Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyebut pembicaraan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketegangan sekaligus membuka jalan menuju perdamaian yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Dalam wawancara eksklusif dengan program Al Muqabala di Al Jazeera, al-Sharaa mengatakan pemerintahannya secara aktif bekerja untuk mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel.
Menurutnya, langkah itu bukan sekadar menghentikan konflik, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penyelesaian yang lebih komprehensif.
"Kami berharap kesepakatan ini dapat menjadi gerbang menuju perdamaian yang menyeluruh," kata al-Sharaa.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya diplomatik tersebut tidak akan mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1973.
Al-Sharaa menjelaskan pemerintahannya sengaja menghindari bentrokan langsung dengan Israel di tengah situasi kawasan yang masih rapuh. Ia meyakini pengaturan keamanan dapat menjadi fondasi bagi penyelesaian krisis yang lebih luas.
Pernyataan itu muncul setelah Israel berulang kali melancarkan serangan dan operasi militer di wilayah selatan Suriah sejak al-Sharaa mengambil alih pemerintahan pada Desember 2024, menyusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
Suriah Tegaskan Tak Akan Campur Tangan di Lebanon
Selain membahas hubungan dengan Israel, al-Sharaa juga menepis spekulasi mengenai kemungkinan intervensi militer Suriah ke Lebanon.
Ia memastikan Damaskus tidak memiliki rencana mengirim pasukan ke negara tetangga tersebut. Sebaliknya, pemerintah Suriah sedang berdiskusi mengenai cara membantu otoritas Lebanon keluar dari krisis yang tengah dihadapi.
Menurut al-Sharaa, penyelesaian masalah Lebanon tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan harus mencakup solusi politik dan berbagai persoalan mendasar lainnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh agar seluruh senjata dan keputusan mengenai perang maupun perdamaian berada sepenuhnya di bawah kendali negara Lebanon.
Al-Sharaa memperingatkan bahwa apabila Lebanon kembali terjerumus ke dalam kekacauan, dampaknya akan langsung dirasakan Suriah. Ia juga mengingatkan potensi meluasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dapat memicu gejolak yang lebih besar di kawasan.
Minta Sanksi Dicabut Total
Di dalam negeri, al-Sharaa menilai pencabutan sanksi ekonomi saja belum cukup untuk memulihkan kondisi Suriah.
Menurutnya, pemerintah juga menginginkan Suriah dikeluarkan dari daftar negara pendukung terorisme agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengakui pelaksanaan kesepakatan dengan Syrian Democratic Forces (SDF) yang menguasai sebagian wilayah utara dan timur Suriah mengalami keterlambatan.
Meski begitu, al-Sharaa menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan perjanjian tersebut dan optimistis implementasinya akan berhasil.
Selain itu, Al-Sharaa juga mengumumkan pembentukan komite khusus untuk menangani kasus orang hilang selama perang Suriah yang berlangsung pada 2011 hingga 2024.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 100.000 orang menjadi korban penghilangan paksa selama konflik berlangsung. Sementara itu, Komisi Nasional Orang Hilang Suriah memperkirakan jumlah warga yang belum diketahui nasibnya bisa mencapai 300.000 orang.
Baca Juga: Indonesia dan Tujuh Negara Arab Kutuk Tindakan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir
Ia mengatakan komite tersebut akan bekerja sesuai standar internasional serta menjalin kerja sama dengan sejumlah negara yang memiliki keahlian dalam penanganan kasus orang hilang.
"Kami akan menjalankan tugas ini sesuai standar internasional dan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman khusus di bidang tersebut," ujar al-Sharaa.