JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan inisiatif "AI for Science" senilai USD 5 miliar atau sekitar Rp89,6 triliun (dengan kurs Rp17.920 per dolar AS) untuk mempercepat pemecahan masalah ilmiah yang telah berlangsung puluhan tahun. Program ini melibatkan 15 lembaga federal dan menandai perubahan besar dalam strategi pendanaan riset pemerintah Amerika Serikat.
Melalui program tersebut, pemerintah AS akan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi akar penyebab penyakit kronis, mempercepat penemuan obat, hingga mengembangkan material bangunan yang lebih tahan lama. Para peneliti juga akan memperoleh akses ke superkomputer Departemen Energi, model AI, dan kumpulan data khusus yang selama ini menjadi salah satu aset strategis terbesar pemerintah federal.
Di sisi lain, langkah ini memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara negara dan industri teknologi dalam perlombaan global menguasai AI. Microsoft menyatakan akan menyumbangkan kredit komputasi AI senilai USD 40 juta atau sekitar Rp716,8 miliar selama tiga tahun untuk mendukung program tersebut.
Baca Juga: Trump Tegaskan Netanyahu Tak Akan Ditangkap di AS, Respons Wacana Wali Kota New York
Dilansir dari The Guardian, Kamis (23/7/2026), penasihat teknologi utama Gedung Putih, Michael Kratsios, mengatakan bahwa inisiatif tersebut dirancang untuk menyatukan berbagai lembaga pemerintah dalam satu kerangka kerja AI nasional.
"Gedung Putih membantu mempertemukan semua lembaga berbeda yang bekerja di berbagai bidang agar menjadi bagian dari upaya AI untuk sains yang lebih besar ini," ujarnya.
Kratsios juga menegaskan bahwa para ilmuwan akan dapat menjalankan eksperimen berbasis algoritma dengan dukungan penuh infrastruktur komputasi pemerintah.
Menurutnya, "Inisiatif riset senilai USD 5 miliar ini merupakan peluang untuk melatih model AI menggunakan informasi tersebut dan memakai algoritma itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah."
Selain investasi besar tersebut, pemerintahan Trump berencana mengubah skema pendanaan riset federal. Laporan Gedung Putih yang dipimpin Kratsios menyebutkan bahwa pemerintah akan lebih memprioritaskan pendanaan bagi ilmuwan individual serta pemanfaatan AI dibandingkan penyaluran dana melalui universitas.
"Dukungan federal untuk sains harus dapat dipertanggungjawabkan secara politik," demikian isi laporan itu.
Kebijakan tersebut berpotensi memberi pemerintah kendali lebih besar atas alokasi dana riset. Namun langkah itu juga muncul setelah pengadilan federal pada Januari lalu memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat memangkas pendanaan hibah National Institutes of Health kepada universitas yang melakukan riset ilmiah dan medis.
Dari sisi geopolitik teknologi, keputusan ini memperlihatkan bagaimana AI kini diposisikan sebagai infrastruktur strategis setara energi dan pertahanan. Pemerintah AS memiliki sejumlah basis data terbesar di dunia, termasuk catatan mengenai bahan kimia, mineral kritis, dan kesehatan pasien, yang dapat digunakan untuk melatih model AI dalam skala yang sulit ditandingi sektor swasta.
Dengan melibatkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Energi, Transportasi, Pertahanan, serta Dalam Negeri, Washington berupaya membangun ekosistem AI lintas sektor yang terintegrasi. Pendekatan ini memperkuat posisi AS dalam kompetisi teknologi global yang juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, OpenAI, hingga raksasa teknologi Tiongkok.
Bagi pasar global, program "AI for Science" menandakan bahwa persaingan AI tidak lagi hanya berkutat pada chatbot atau layanan konsumen. Fokus kini bergeser ke pemanfaatan AI untuk riset ilmiah, penemuan obat, material baru, dan teknologi strategis lain yang berpotensi menentukan keunggulan ekonomi serta keamanan nasional pada dekade mendatang.
Baca Juga: Bertemu Donald Trump, Presiden Lebanon Minta Bekingan Angkatan Bersenjata dari AS