JawaPos.com - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran kini memicu perlawanan dari dalam negeri.
Partai Demokrat di Senat memblokir pembahasan Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau National Defense Authorization Act (NDAA).
Itu adalah regulasi yang setiap tahun menjadi dasar anggaran militer AS. pemblokiran itu sebagai bentuk protes atas berlanjutnya keterlibatan Washington dalam konflik dengan Teheran.
Langkah tersebut membuat salah satu agenda terpenting pemerintah Trump di sektor pertahanan tertahan.
Baca Juga: Trump Ancam Perluas Serangan ke Infrastruktur Sipil Iran, Targetkan Pembangkit Listrik dan Jembatan
Demokrat menilai Gedung Putih justru memperpanjang konflik tanpa arah yang jelas, meski Kongres sebelumnya telah mengesahkan resolusi kewenangan perang yang bertujuan mendorong penghentian konflik.
Dilansir dari Guardian, pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan partainya tidak dapat mendukung pembahasan RUU pertahanan selama pemerintahan Trump masih terus melanjutkan operasi terhadap Iran.
"Partai Republik ingin Senat mengambil NDAA, RUU pertahanan, seolah-olah semua ini tidak terjadi, seolah-olah Kongres dapat memperdebatkan RUU keamanan nasional pusat negara itu sambil mengabaikan krisis keamanan nasional yang paling mendesak di negara itu. Kita tidak bisa," kata Schumer.
Seluruh senator Demokrat yang hadir memberikan suara menolak, sehingga RUU tersebut gagal memperoleh dukungan minimal 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pembahasan di Senat.
Konflik Iran Picu Perpecahan Politik di Washington
Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa pekan terakhir.
Situasi tersebut memperbesar kritik terhadap pemerintahan Trump yang dinilai masih membawa AS terlibat dalam konflik berkepanjangan.
Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan mengenakan biaya keamanan sebesar 20 persen terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Namun, ia kemudian membatalkan rencana tersebut, meski tetap menegaskan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan diteruskan.
Dalam pertemuan di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi, Trump mengatakan dirinya tidak mendukung penerapan biaya tersebut.
"Tapi pada saat yang sama, tidak adil bahwa kita melindungi selat ini untuk seluruh dunia," ujar Trump.
Meski demikian, perubahan sikap itu tidak meredakan kritik dari kubu Demokrat.
Schumer menilai Trump tidak memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi Iran.
Baca Juga: Iran Sindir Trump Soal Tarif Keamanan 20 Persen di Selat Hormuz: Terlalu Banyak
"Trump tidak tahu apa yang dia lakukan di Iran, dan itu adalah resep untuk bencana total. Dia tidak punya rencana dan tidak punya strategi keluar pada hari pertama perang sembrono ini. Kami berada di hari ke-136, dan tidak ada yang berubah," tegasnya.
RUU Pertahanan Senilai USD 1,15 Triliun Terdampak
Mandeknya NDAA menjadi pukulan bagi pemerintahan Trump karena RUU tersebut menjadi dasar pengesahan anggaran pertahanan Amerika Serikat tahun fiskal mendatang.
Nilainya mencapai sekitar USD 1,15 triliun, atau setara Rp 18 kuadriliun sesuai usulan anggaran Gedung Putih.
Dana itu akan digunakan untuk membiayai kenaikan gaji personel militer, pengembangan sistem persenjataan tanpa awak, hingga teknologi anti-drone yang dianggap penting menghadapi potensi konflik di masa depan.
Dari kubu Partai Republik, pemimpin mayoritas Senat John Thune mengecam langkah Demokrat yang dinilai menjadikan isu politik sebagai alasan menghambat pembahasan RUU tersebut.
"Demokrat telah membiarkan politik obstruksi menentukan begitu banyak tindakan mereka selama satu setengah tahun terakhir," kata Thune.
"Saya tentu berharap Demokrat tidak akan menempatkan politik di depan dukungan untuk pria dan wanita kita berseragam," lanjutnya.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Trump terhadap Iran tidak hanya meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Tetapi juga memicu pertarungan politik yang semakin tajam di dalam negeri Amerika Serikat hingga menghambat agenda penting pemerintahan di Kongres.
Baca Juga: Trump Klaim Militer Iran Lumpuh, Sebut Mojtaba Khamenei 90 Persen Sudah Tiada