JawaPos.com - Keputusan U.S. Food and Drug Administration (FDA) menolak permohonan hukum untuk menetapkan batas kandungan PFAS dalam pangan memicu kekhawatiran baru terhadap perlindungan kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. Kebijakan itu menuai kritik karena bertentangan dengan bukti ilmiah yang menempatkan makanan sebagai sumber paparan PFAS terbesar.
Dilansir dari The Guardian, Kamis (9/7/2026), temuan U.S. Environmental Protection Agency (EPA) serta sejumlah penelitian independen menunjukkan pangan kini menjadi jalur paparan PFAS terbesar. Sejumlah pengujian bahkan menemukan kadar PFAS dalam satu porsi makanan tertentu dapat setara dengan paparan akibat mengonsumsi beberapa gelas air yang telah tercemar senyawa tersebut.
Selama beberapa tahun terakhir, perhatian regulator lebih banyak difokuskan pada pembatasan PFAS dalam air minum. Padahal, senyawa ini digunakan secara luas di sepanjang rantai pangan, mulai dari pestisida, kemasan makanan, lumpur limbah yang dimanfaatkan sebagai pupuk, hingga peralatan masak antilengket.
Karena itu, pemerintahan di bawah Robert F. Kennedy Jr. sempat diharapkan mengambil langkah lebih tegas, mengingat gerakan Make America Healthy Again (MAHA) menjadikan pengurangan bahan kimia beracun dalam makanan sebagai salah satu agenda utamanya.
Permohonan hukum tersebut diajukan Tucson Environmental Justice Task Force (TEJTF) pada November 2023. Setelah FDA tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu enam bulan sebagaimana diwajibkan undang-undang, organisasi itu mempersempit permohonannya pada 2025 agar FDA menetapkan ambang batas anjuran bagi dua jenis PFAS yang paling banyak diteliti sekaligus paling berbahaya, yakni PFOA dan PFOS, khususnya pada makanan laut dan susu.
Namun, FDA tetap menolak dengan alasan terdapat "bukti yang belum memadai untuk mendukung permintaan TEJTF", seraya menyatakan lembaga itu tetap berencana menyusun standar penanganan PFAS di masa mendatang.
Pengacara TEJTF, Sandra Daussin, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang mengecewakan dan memastikan organisasinya akan menggugat FDA.
"Jika zat ini cukup penting untuk diatur dalam air, maka seharusnya juga diatur dalam makanan. Itu merupakan hal yang sangat jelas," ujarnya. Menurutnya, "Tubuh manusia tidak mengetahui dari mana PFAS masuk."
Sebagai informasi, PFAS merupakan kelompok sedikitnya 16.000 senyawa sintetis yang dirancang tahan terhadap air, minyak, dan noda. Karena sangat sulit terurai di lingkungan, kelompok senyawa ini dijuluki "bahan kimia abadi".
Berbagai penelitian mengaitkan paparan PFAS dengan peningkatan risiko kanker, cacat lahir, gangguan sistem kekebalan tubuh, kolesterol tinggi, penyakit ginjal, serta berbagai gangguan kesehatan serius lainnya.
Pengujian terbaru FDA menemukan sekitar 70 persen sampel makanan laut mengandung PFAS. Sementara itu, pengujian independen mendeteksi senyawa tersebut pada 12 persen dari 50 sampel susu, termasuk pada beberapa produk bermerek besar.
Kendati demikian, FDA memilih menyusun tingkat tindakan (action levels) yang bersifat sebagai pedoman, bukan batas maksimum yang diizinkan (tolerance levels) yang secara hukum melarang penjualan pangan apabila kadar kontaminasinya melampaui ambang yang ditetapkan.
Temuan dari berbagai penelitian independen juga menunjukkan adanya kadar PFAS yang tinggi pada daging, hasil pertanian yang menggunakan lumpur limbah sebagai pupuk, blueberry, kale, hingga bir. Sementara itu, pengujian EPA terhadap makanan laut menemukan PFAS pada seluruh sampel, kecuali satu.
Analisis Environmental Working Group bahkan menyebut bahwa mengonsumsi satu porsi ikan air tawar di Amerika Serikat dengan kadar PFAS median dapat setara dengan meminum air yang sangat tercemar setiap hari selama satu bulan.
Kritik terhadap pendekatan FDA juga menguat karena lembaga tersebut hanya melakukan pengujian pangan secara terbatas setiap tahun. Pada 2019, FDA mengubah metodologi pengujiannya sehingga hanya mampu mendeteksi tingkat kontaminasi yang sangat tinggi. Akibat perubahan itu, jumlah sampel pangan yang dinyatakan terkontaminasi turun dari 182 menjadi 78.
Mantan Wakil Menteri Keamanan Pangan Amerika Serikat, Brian Ronholm, mengibaratkan perubahan itu dengan mengatakan, "Bayangkan menggunakan radar untuk mendeteksi mobil yang melaju kencang, tetapi radarnya diubah sehingga hanya dapat menangkap kendaraan yang melaju di atas 100 mil per jam."
Perdebatan mengenai PFAS kini meluas menjadi isu tata kelola kesehatan publik. Para pemerhati kesehatan menilai pengendalian melalui air minum saja tidak cukup selama pangan, yang menurut EPA menjadi sumber paparan terbesar, belum memiliki batas kontaminasi yang mengikat secara hukum. Gugatan TEJTF terhadap FDA pun dapat menjadi penentu arah kebijakan pengendalian PFAS di Amerika Serikat.
Baca Juga: Tren Penemuan Obat Berbasis AI Meningkat Seiring FDA Mendorong Pengurangan Uji Coba pada Hewan