JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi yang bertujuan membatasi keterlibatan militer Amerika dalam konflik dengan Iran. Keputusan ini menjadi teguran terbuka terhadap strategi perang Trump yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir.

Resolusi kekuatan perang (war powers resolution) disahkan DPR AS pada Rabu lalu dengan perolehan suara 215 berbanding 208. Menariknya, empat anggota Partai Republik ikut bergabung dengan Demokrat untuk mendukung langkah tersebut, menandakan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan Gedung Putih.

Meski resolusi tersebut belum otomatis menghentikan operasi militer AS terhadap Iran, hasil pemungutan suara menjadi sinyal kuat bahwa dukungan politik terhadap perang mulai terkikis, bahkan dari partai presiden sendiri.

“Cukup sudah” kata Gregory Meeks, anggota DPR dari New York yang juga merupakan petinggi Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.

Baca Juga: Gugatan Ditolak Pengadilan Singapura, KPK Harap Paulus Tannos Segera Diekstradisi ke Indonesia

"Sudah saatnya presiden melakukan hal yang benar. Orang-orang lelah menderita karena perang pilihannya - menderita di pompa bensin, menderita di supermarket," lanjut Meeks.

Perlawanan Kongres Terhadap Perang Iran Menguat

Pemungutan suara ini menjadi upaya keempat DPR AS untuk membatasi keterlibatan militer Amerika dalam konflik dengan Iran. Setiap kali dilakukan, jumlah dukungan terhadap resolusi terus meningkat seiring membesarnya keresahan politik dan ekonomi yang dirasakan masyarakat Amerika.

Di Senat, gelombang penolakan serupa juga mulai terlihat. Bulan lalu, sejumlah senator Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk meloloskan tahapan awal resolusi yang bertujuan membatasi kampanye militer AS terhadap Iran.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perang yang awalnya didukung sebagian besar kalangan konservatif kini mulai menjadi beban politik bagi Trump menjelang pemilu sela yang akan menentukan komposisi kekuatan di Kongres.

Saat kampanye menuju Gedung Putih, Trump sebelumnya berjanji akan mengurangi keterlibatan Amerika dalam konflik luar negeri dan lebih fokus pada persoalan domestik. Namun perang dengan Iran justru mengembalikan perhatian Washington ke kawasan Timur Tengah.

Dampak Ekonomi Mulai Dirasakan Warga Amerika

Salah satu faktor yang memicu meningkatnya penolakan adalah dampak ekonomi dari konflik yang berkepanjangan. Sejak AS bergabung dengan Israel dalam serangan terhadap Iran pada 28 Februari, harga bahan bakar di Amerika mengalami kenaikan yang turut mendorong tekanan inflasi.

Gangguan yang terjadi di Selat Hormuz menjadi penyebab utama. Jalur pelayaran strategis tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia, termasuk minyak, gas alam, dan berbagai produk turunannya.

Iran beberapa kali berhasil mengganggu aktivitas pelayaran di kawasan tersebut, memicu kekhawatiran pasar global dan berdampak langsung terhadap harga energi.

Ketua DPR AS Mike Johnson mengakui bahwa pemerintahan Trump sedang berupaya mencari solusi untuk membuka kembali jalur perdagangan tersebut.

Baca Juga: Tutup Latsarmil Komcad ASN Gelombang Pertama, Menpan RB Ingatkan Jati Diri ASN Tetap Pelayan Publik

"Kami sedang mengerjakan bagian terakhir itu. Seluruh dunia memiliki kepentingan agar Selat Hormuz dibuka kembali untuk perdagangan. Itulah yang sedang dia kerjakan," kata Johnson.

Gedung Putih Bersikeras Konflik Belum Saatnya Dihentikan

Di tengah meningkatnya tekanan politik, Gedung Putih tetap mempertahankan posisinya. Johnson mengatakan Trump masih fokus pada agenda domestik meskipun konflik dengan Iran terus menyita perhatian publik.

Menurut Johnson, ia menghabiskan sekitar tiga jam bertemu Trump di Gedung Putih pekan ini untuk membahas berbagai perkembangan terbaru, termasuk upaya menjaga stabilitas perdagangan internasional.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan bahwa pengesahan resolusi tersebut dapat mengirim sinyal yang salah kepada Iran.

Dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Rubio mengatakan Iran dapat menganggap pemerintah AS kehilangan keleluasaan untuk mengambil tindakan militer jika Kongres membatasi kewenangan presiden.

Menurut Rubio, hal itu berpotensi membuat Teheran enggan bernegosiasi karena merasa posisi Amerika menjadi lebih lemah.