JawaPos.com - Penurunan komitmen Amerika Serikat dan Eropa terhadap bantuan iklim internasional mulai menciptakan kekosongan serius dalam pendanaan global. Di saat kebutuhan pembiayaan adaptasi dan mitigasi justru meningkat, perhatian kini mengarah ke Asia sebagai kawasan yang berpotensi menutup kesenjangan tersebut melalui kekuatan filantropi dan modal baru.
Ketimpangan pendanaan iklim sudah berlangsung lama. Secara global, kurang dari 2 persen dana filantropi diarahkan untuk mitigasi perubahan iklim, dan hanya sekitar 12 persen dari porsi kecil itu yang masuk ke Asia. Padahal kawasan ini mengalami dampak yang jauh lebih berat, dengan tingkat pemanasan dua kali lipat rata-rata global serta 3,7 miliar penduduk terdampak bencana iklim sejak tahun 2000.
Dilansir dari Fortune, Selasa (26/5/2026), Shaun Seow yang memimpin Philanthropy Asia Alliance (PAA) menilai meningkatnya kepedulian generasi baru filantropis Asia terhadap isu iklim berangkat dari pengalaman langsung terhadap kerusakan lingkungan.
"Banyak pemimpin generasi baru adalah penyelam rekreasi. Mereka melihat terumbu karang yang memutih dan merasa hal itu tidak dapat diterima," ujar Seow di sela Philanthropy Asia Summit.
Di sisi lain, sumber pendanaan internasional mengalami penyusutan signifikan. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump menutup Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan menghapus lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat pendanaan proyek iklim global. Prancis memangkas anggaran bantuan pembangunan hingga 40 persen, sementara Jerman menurunkan anggaran bantuan internasional dari 6 miliar euro menjadi 4,58 miliar euro pada tahun 2025.
Jamie Choi, Kepala Eksekutif Tara Climate Foundation, menyebut perubahan ini sebagai titik balik kepemimpinan iklim global.
"Selama ini banyak pihak mengharapkan kepemimpinan iklim datang dari Barat. Kami terbiasa melihat Eropa dan Amerika Serikat sebagai pemimpin, tetapi masa itu sudah berakhir," kata Choi kepada Fortune.
Di tengah penurunan tersebut, Asia justru memasuki fase akumulasi kekuatan finansial baru. Sekitar 5,8 triliun dolar Amerika Serikat kekayaan diperkirakan berpindah tangan di kawasan ini hingga akhir dekade, membuka peluang besar bagi pendanaan iklim berbasis filantropi dan investasi berdampak.
Namun kesenjangan pendanaan masih sangat lebar. Data Center for Impact Investing and Practices mencatat kebutuhan pendanaan adaptasi iklim di Asia mencapai lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, sementara arus pendanaan yang tersedia baru sekitar 19 miliar dolar Amerika Serikat. Hampir separuh dari 165 lembaga pendanaan di Asia telah mulai berinvestasi pada ketahanan iklim, tetapi skala pembiayaan masih jauh dari kebutuhan riil.
Seow menilai situasi ini menunjukkan kegagalan sistem pendanaan global dalam merespons krisis iklim.
"Kita gagal mencapai target pemanasan global 1,5 derajat, sehingga diperlukan keterlibatan modal swasta secara lebih besar," tegasnya.
Ia juga mendorong penggunaan model pembiayaan campuran untuk menjembatani risiko yang tidak dapat ditanggung pemerintah maupun investor komersial.
Di tingkat implementasi, contoh pendekatan jangka panjang terlihat pada Yayasan Tahija di Indonesia yang mengalokasikan lebih dari 17 juta dolar Amerika Serikat untuk riset pengendalian demam berdarah menggunakan bakteri Wolbachia. Menurut Seow, proyek seperti ini hanya dapat berjalan melalui pendanaan filantropi yang bersedia menanggung risiko jangka panjang.
Menurutnya, arah baru pendanaan iklim tidak lagi bergantung pada satu pusat kekuatan.
"Percakapan ini harus terjadi antara Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Solusi harus lahir dari kerja sama negara-negara Selatan global untuk Selatan global," ujar Seow.