JawaPos.com – Sejumlah media dan pengamat luar negeri menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu boros dan cenderung sentralistik dalam menjalankan pemerintahan.

Sorotan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa sejumlah langkah pemerintah berpotensi menekan stabilitas fiskal sekaligus memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

Berikut 5 kebijakan pemerintahan Prabowo yang disebut-sebut menimbulkan kekhawatiran di mata sebagian pihak internasional, seperti dilansir dari laman Economist pada Minggu (17/5).

1.     Program Populis Berbiaya Besar Dinilai Membebani Fiskal Negara

Program makan gratis dan pengembangan puluhan ribu koperasi desa menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian. Sejumlah pengamat menilai anggaran gabungan program tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya 320 triliun rupiah dalam satu tahun, sehingga dikhawatirkan membebani keuangan negara.

Kekhawatiran semakin meningkat karena penerimaan pajak dinilai belum tumbuh sesuai target pemerintah. Kondisi tersebut dianggap berisiko memperlebar defisit anggaran yang mendekati batas maksimal ketentuan fiskal nasional.

2.     Sentralisasi Kekuasaan Politik dan Melemahnya Oposisi

Pemerintahan Prabowo dinilai terlalu memusatkan kekuatan politik melalui koalisi besar yang menguasai mayoritas kursi parlemen. Kondisi tersebut membuat oposisi legislatif menjadi sangat terbatas dan memunculkan kekhawatiran berkurangnya mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

Pernyataan Prabowo yang pernah mengkritik budaya oposisi juga dinilai memicu perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia. Sebagian pengamat luar menilai situasi tersebut dapat memperlemah keseimbangan politik dalam jangka panjang.

3.     Keterlibatan Militer yang Lebih Besar dalam Kehidupan Sipil

Peran militer yang semakin luas di bawah pemerintahan Prabowo juga menjadi perhatian internasional. Pemerintah dinilai memberi ruang lebih besar kepada tentara untuk terlibat dalam program sipil, termasuk pengelolaan dapur makan gratis dan pembangunan infrastruktur koperasi desa.

Revisi aturan yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil turut memunculkan kekhawatiran mengenai kembalinya pola militerisme masa lalu. Kritik tersebut muncul karena kebijakan itu dianggap berpotensi mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer.

4.     Intervensi Terhadap Lembaga Ekonomi dan Independensi Kebijakan Keuangan

Pergantian pejabat ekonomi strategis, termasuk Menteri Keuangan dan penempatan figur dekat presiden di lembaga ekonomi, memunculkan perhatian dari pengamat luar negeri. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi independensi kebijakan ekonomi, termasuk di bank sentral.

Program pembiayaan proyek pemerintah melalui lembaga negara juga dipandang meningkatkan risiko campur tangan politik terhadap sektor keuangan. Kekhawatiran semakin besar karena penurunan kepercayaan investor disebut dapat memperlemah nilai tukar rupiah.

5.     Tekanan Terhadap Sektor Swasta dan Penegakan Hukum Selektif

Pemerintah juga disorot karena dinilai memberikan tekanan lebih besar terhadap pelaku usaha dan konglomerat nasional. Sejumlah pengusaha disebut diarahkan membeli instrumen pembiayaan tertentu untuk mendukung proyek pemerintah, sementara penegakan hukum terhadap beberapa tokoh bisnis memunculkan perdebatan.

Di sisi lain, penyitaan lahan perusahaan tambang dan kelapa sawit dianggap menimbulkan kekhawatiran jika dilakukan secara tidak konsisten. Pengamat luar menilai situasi tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian investasi di Indonesia.