JawaPos.com - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali dimakzulkan oleh DPR Filipina. Mayoritas anggota parlemen menyetujui impeachment tersebut yang diketahui merupakan yang kedua kalinya.
Namun, upaya pencopotan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu belum tentu berhasil karena proses akhir kini bergantung pada Senat yang mulai dikuasai kubu pendukung Duterte.
Sebanyak 257 dari total 318 anggota House of Representatives memilih mendukung impeachment terhadap Sara Duterte. Angka itu jauh melampaui syarat minimum sepertiga suara agar kasus dapat dibawa ke Senat untuk disidangkan. Sementara itu, 26 anggota menolak dan sembilan lainnya abstain.
Baca Juga: Kapten West Ham Kecam Wasit usai Gol Callum Wilson di Menit Akhir Dianulir saat Kontra Arsenal
Voting tersebut menjadi babak terbaru dari konflik politik panas antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang sebelumnya sempat bersekutu dalam Pemilu 2022. Perseteruan dua dinasti politik terbesar Filipina itu kini semakin memperuncing ketegangan politik nasional di tengah tekanan ekonomi global dan krisis energi.
Dilansir dari Al-Jazeera, Sara Duterte menghadapi sejumlah tuduhan serius, mulai dari pelanggaran konstitusi hingga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
DPR Filipina menuduhnya menyalahgunakan dana rahasia pemerintah, tidak melaporkan kekayaan secara transparan, dugaan suap, hingga keterkaitan dengan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Salah satu tuduhan yang paling menyita perhatian berkaitan dengan transaksi perbankan bernilai lebih dari USD 110 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun yang disebut telah ditandai lembaga anti pencucian uang Filipina.
Anggota DPR Terry Ridon, salah satu pengusul impeachment, menyebut skala transaksi tersebut sulit dijelaskan melalui pendapatan resmi maupun aset yang dilaporkan Duterte.
“Pemungutan suara hari ini bukan sekadar agenda politik, tetapi bentuk pertanggungjawaban konstitusional,” kata Ridon dalam pernyataannya.
Ketua Komite Kehakiman DPR Filipina, Gerville Luistro, juga menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut moralitas dan masa depan demokrasi Filipina.
“Kami tidak bisa terus diam. Suara hari ini menentukan republik seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Meski DPR telah menyetujui impeachment, Sara Duterte belum otomatis kehilangan jabatan sebagai wakil presiden. Sesuai aturan konstitusi Filipina, pemecatan baru bisa terjadi jika dua pertiga anggota Senat menyatakan Duterte bersalah dalam sidang impeachment.
Di titik inilah situasi menjadi rumit
Tak lama sebelum voting impeachment dilakukan DPR, Senator Alan Cayetano terpilih menjadi Presiden Senat Filipina. Cayetano dikenal sebagai sekutu dekat keluarga Duterte dan pernah menjabat Menteri Luar Negeri pada era Rodrigo Duterte.
Pergantian kepemimpinan itu memicu spekulasi bahwa peluang pemakzulan Sara Duterte di Senat bisa melemah. Mantan Presiden Senat Vicente Sotto bahkan mengaku pencopotannya berkaitan langsung dengan proses impeachment tersebut.
Namun, Cayetano membantah tudingan itu. Ia menegaskan proses impeachment tetap harus berjalan sesuai konstitusi dan tidak boleh diputuskan berdasarkan kepentingan politik semata.
“Impeachment tidak boleh sekadar menolak atau menghukum seseorang karena afiliasi politik,” kata Cayetano.
Sebagai informasi, konflik antara Marcos dan Duterte sendiri terus memburuk sejak koalisi politik mereka pecah. Ketegangan meningkat setelah Rodrigo Duterte ditangkap berdasarkan perintah International Criminal Court (ICC) terkait perang narkoba berdarah saat dirinya menjadi presiden.
Di tengah situasi tersebut, Sara Duterte tetap menunjukkan sikap tenang. Saat mengunjungi ayahnya di Den Haag, Belanda, awal Mei lalu, ia mengatakan hasil impeachment sudah 'ditentukan Tuhan'.
“Jika saya dimakzulkan, itu kehendak Tuhan. Jika tidak, sampai jumpa besok,” kata Sara Duterte kepada para pendukungnya.