JawaPos.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth, menghadapi tekanan keras dari Kongres dalam sidang perdananya sejak pemerintahan Donald Trump memutuskan berperang melawan Iran.
Dalam rapat yang berlangsung panas, para anggota parlemen, terutama dari Partai Demokrat, melontarkan kritik tajam terhadap konflik mahal yang disebut berjalan tanpa persetujuan legislatif.
Dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, Pentagon mengungkap bahwa biaya perang telah mencapai USD 25 miliar atau sekitar Rp 400 triliun.
Angka itu muncul di tengah pembahasan proposal anggaran militer 2027 yang diproyeksikan melonjak hingga 1,5 triliun dolar AS, level tertinggi sepanjang sejarah.
Baca Juga: Biaya Perang AS vs Iran Tembus Rp 400 Triliun, Pentagon Buka Angka Resmi di Tengah Tekanan Politik
Demokrat Soroti Biaya, Korban Sipil, dan Alasan Perang
Sementara Partai Republik cenderung mendukung operasi militer dan fokus pada aspek anggaran, kubu Demokrat justru menggempur Hegseth dan Ketua Gabungan Kepala Staf, Dan Caine.
Mereka menyoroti membengkaknya biaya perang, menipisnya persenjataan AS, hingga serangan terhadap sekolah yang menewaskan anak-anak.
Anggota DPR dari Demokrat, Adam Smith, mempertanyakan inkonsistensi alasan pemerintah memulai perang. Ia menyinggung klaim sebelumnya bahwa fasilitas nuklir Iran telah dihancurkan.
“Kita memulai perang ini karena ancaman nuklir yang disebut mendesak. Sekarang Anda mengatakan semuanya sudah dilenyapkan?” ujar Smith dilansir dari AP.
Baca Juga: Tekanan Politik Memuncak! Donald Trump Didesak Akhiri Perang Iran yang Makan Banyak Biaya
Hegseth membalas dengan menyatakan bahwa Iran belum meninggalkan ambisi nuklirnya dan masih memiliki ribuan rudal. Namun, Smith menilai konflik tersebut justru 'membawa kita kembali ke titik semula'.
Situasi semakin kompleks setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia. Dampaknya, harga bahan bakar melonjak tajam dan memicu kekhawatiran politik menjelang pemilu paruh waktu di AS.
Sebagai respons, AS memberlakukan blokade laut terhadap Iran dan mengerahkan tiga kapal induk ke Timur Tengah, jumlah terbanyak dalam lebih dari dua dekade.
Anggota DPR lainnya, John Garamendi, bahkan menuduh pemerintah telah menyesatkan publik.
“Anda telah berbohong kepada rakyat Amerika sejak hari pertama,” kata Garamendi, yang menyebut perang ini sebagai bencana geopolitik dan 'kesalahan strategi'.
Hegseth menolak tuduhan tersebut dan balik menyerang.
Baca Juga: Perundingan untuk Akhiri Perang Mandek, Trump Malah Salahkan Iran
“Anda sebenarnya berpihak ke siapa? Kebencian Anda terhadap Presiden Trump membutakan Anda,” ujarnya.
Tak hanya soal perang, Hegseth juga disorot terkait pemecatan sejumlah petinggi militer. Anggota DPR, Chrissy Houlahan, mempertanyakan alasan pencopotan Kepala Staf Angkatan Darat, Randy George, yang dikenal luas dan dihormati.
Hegseth hanya menjawab singkat bahwa 'kepemimpinan baru dibutuhkan', jawaban yang dinilai tidak memuaskan.
Sejumlah nama lain juga dicopot, termasuk Lisa Franchetti, Jim Slife, hingga Ketua Gabungan Kepala Staf sebelumnya, Charles Q. Brown Jr..
Bahkan dari Partai Republik, muncul kekhawatiran. Don Bacon menyebut keputusan tersebut sah secara konstitusi, tetapi belum tentu bijak.
“Itu mungkin benar secara hukum, tapi tidak berarti tepat atau bijaksana,” ujarnya.
Namun, dukungan juga datang dari sesama Republik. Nancy Mace menilai langkah Hegseth sebagai upaya reformasi.
“Saya senang Anda memecat orang-orang yang menghalangi. Mereka memang harus pergi,” katanya.
Menanggapi berbagai kritik, Hegseth menegaskan bahwa serangan dari anggota Kongres lebih bernuansa politik dibanding substansi.
“Tantangan terbesar kita saat ini adalah pernyataan sembrono dan pesimistis dari Demokrat dan sebagian Republik,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan di tubuh militer merupakan bagian dari upaya membangun 'budaya pejuang' di Pentagon.
Dengan tekanan politik yang terus meningkat, perang Iran kini tak hanya menjadi isu militer, tetapi juga ujian besar bagi stabilitas politik dalam negeri Amerika Serikat.