JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu. Kesepakatan ini tercapai setelah pertemuan kedua antara duta besar kedua negara di Gedung Putih dalam sepekan terakhir.
Trump menyebut pembicaraan tersebut berlangsung 'sangat baik'. Namun, dalam pernyataannya di Oval Office, ia mengakui bahwa situasi tetap rumit karena faktor Hizbullah yang menjadi kekuatan bersenjata berpengaruh di Lebanon menolak proses negosiasi ini.
Gencatan senjata awal yang berlaku selama 10 hari sejatinya akan berakhir pekan depan. Meski telah disepakati perpanjangan, pelanggaran tetap terjadi di lapangan dari kedua pihak sejak kesepakatan pertama diberlakukan.
Baca Juga: Bareskrim Tetapkan Syekh Ahmad Al Misry Sebagai Tersangka Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santri
Langkah diplomatik ini dinilai signifikan karena menjadi kontak langsung pertama antara Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade. Kedua negara secara resmi masih berada dalam kondisi perang sejak berdirinya Israel pada 1948.
Dalam unggahan media sosial, Trump menegaskan Amerika Serikat akan membantu Lebanon memperkuat pertahanan terhadap Hizbullah. Ia juga mengungkap rencana pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun dalam beberapa pekan ke depan di Washington.
Trump menambahkan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri jika mendapat serangan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para diplomat, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Mengutip AP News, Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Trump, perdamaian formal antara kedua negara bisa segera terwujud. Sementara itu, Duta Besar Lebanon Nada Hamadeh Moawad mengapresiasi upaya AS dalam mendukung negaranya.
Baca Juga: Marcos Reina Kecewa Usai Persik Kediri Kalah dari PSM Makassar, Soroti Minimnya Peluang Tim
Di sisi lain, Presiden Lebanon Joseph Aoun mendorong agar negosiasi diperluas. Ia menginginkan penghentian total serangan Israel, penarikan pasukan dari wilayah Lebanon, pembebasan tahanan, serta dimulainya proses rekonstruksi.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut hambatan utama menuju normalisasi hubungan adalah Hizbullah. Ia bahkan menyebut Lebanon sebagai 'negara gagal', meski mengklaim tidak ada perbedaan besar antara kedua negara selain sengketa perbatasan kecil.
Konflik terbaru bermula ketika Hizbullah meluncurkan roket ke Israel utara, tak lama setelah serangan Israel dan AS ke Iran. Israel kemudian merespons dengan serangan udara besar-besaran dan invasi darat ke wilayah selatan Lebanon.
Hingga kini, militer Israel masih menguasai zona penyangga sejauh 10 kilometer di Lebanon selatan. Israel menyatakan langkah ini bertujuan mencegah ancaman roket jarak pendek dan rudal anti-tank.
Namun, Hizbullah tidak terlibat dalam proses diplomasi. Pejabat senior kelompok itu, Wafiq Safa, menegaskan pihaknya tidak akan terikat pada kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan langsung tersebut.
Baca Juga: Injury Time! Pendaftaran Manajer Koperasi Merah Putih 2026 Tinggal Sehari Lagi
Di tengah upaya diplomasi, insiden tragis kembali terjadi. Serangan Israel pada Rabu (22/4) menewaskan jurnalis Lebanon Amal Khalil. Pemerintah Lebanon menuduh militer Israel juga menembaki ambulans yang hendak melakukan evakuasi, meski tuduhan itu dibantah oleh pihak Israel.
Kasus tersebut memicu kemarahan publik Lebanon menjelang pembicaraan di Washington. Pemerintah Lebanon bahkan tengah menyiapkan laporan dugaan kejahatan perang dan mempertimbangkan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional.
Dalam laporannya, AP News juga mencatat kalau perang terbaru antara Israel dan Hizbullah telah menewaskan sekitar 2.300 orang di Lebanon, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan lebih dari satu juta warga mengungsi.