JawaPos.com - Rusia dan Tiongkok memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (9/4), Keputusan tersebut diambil dalam pemungutan suara. Langkah ini membuat upaya internasional untuk menjamin keamanan jalur laut strategis tersebut gagal disahkan.

Resolusi tersebut diusulkan oleh Bahrain dan mendapat dukungan mayoritas anggota dewan. 

Sebanyak 11 dari 15 anggota memberikan suara setuju, sementara dua negara memilih abstain. Namun, veto dari Rusia dan Tiongkok menggagalkan pengesahan resolusi tersebut.

Dalam draf resolusi, negara-negara diminta untuk mengoordinasikan upaya defensif guna menjaga keamanan navigasi di Selat Hormuz.

Upaya tersebut dirancang agar tetap bersifat terbatas dan tidak memicu eskalasi konflik. Meski demikian, Rusia dan Tiongkok menilai isi resolusi tersebut tidak netral.

Kedua negara tersebut berpendapat bahwa resolusi cenderung bias terhadap Iran. Mereka menilai bahwa pengesahan resolusi di tengah meningkatnya ancaman militer akan mengirimkan pesan yang keliru.

Selain itu, Rusia dan Tiongkok juga mengusulkan alternatif resolusi terkait keamanan kawasan Timur Tengah.

Penolakan ini memicu reaksi dari sejumlah negara anggota PBB. Perwakilan Amerika Serikat mengkritik veto tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang memperburuk situasi global.

Sementara itu, Prancis menyayangkan kegagalan resolusi yang dinilai bertujuan menjaga stabilitas tanpa eskalasi konflik.

Situasi di Selat Hormuz semakin memanas setelah jalur pelayaran terganggu akibat ancaman dari Iran.

Jalur tersebut sebelumnya menjadi rute utama bagi distribusi minyak dan gas dunia. Gangguan ini berdampak pada kenaikan harga energi serta memicu kekhawatiran ekonomi global.

Proses penyusunan resolusi sebenarnya telah melalui negosiasi intensif selama beberapa hari. Beberapa bagian dalam draf bahkan telah direvisi untuk menghindari penggunaan kekuatan militer.

Namun, veto Rusia dan Tiongkok tetap menghentikan upaya Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis di Selat Hormuz.