JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berupaya menghindari tuduhan kejahatan perang dalam penyerangan ke berbagai infrastruktur Iran, ungkap Politico mengutip dua pejabat Pentagon tanpa menyebutkan identitas mereka, dikutip dari ANTARA.

Menurut Politico, Pentagon saat ini sedang meninjau daftar fasilitas energi Iran, termasuk beberapa diantaranya yang juga memasok militer selain warga sipil.

Terjadi perdebatan sengit di Pentagon mengenai batas antara target militer dan sipil, ungkap laporan itu.

Baca Juga: 7 Perilaku Keuangan yang Mengungkap Masa Depan Pensiun Anda Menurut Psikologi

Sebagai contoh, beberapa pejabat di Washington meyakini bahwa pabrik desalinasi air dapat dianggap sebagai target karena militer juga membutuhkan air minum, tambah laporan itu.

Sebelumnya pada Senin, Juru Bicara PBB Stephanie Dujarric menyatakan bahwa serangan AS terhadap fasilitas sipil di Iran, seperti jembatan dan pembangkit listrik, akan melanggar hukum internasional.

Pada 30 Maret, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan "meledakkan dan melenyapkan sepenuhnya" semua pembangkit listrik, sumur minyak, Pulau Kharg, dan pabrik desalinasi Iran jika kesepakatan damai tidak tercapai dan Selat Hormuz tidak dibuka kembali.

Baca Juga: Selat Hormuz Dibatasi, Mentan Amran Jamin Harga Pupuk Subsidi Tidak Naik

Sementara pada Minggu, ia memperingatkan Iran tentang "Hari Pembangkit Listrik dan Hari Jembatan" pada 7 April kecuali jika Iran membuka kembali Selat tersebut untuk lalu lintas.

Amerika Serikat dan Israel melakukan agresi militer dengan menyerang sejumlah target di Iran pada 28 Februari, termasuk Kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.