JawaPos.com — Dinamika kepemimpinan militer Amerika Serikat (AS) kembali memicu perhatian dunia setelah pejabat tertinggi Angkatan Darat AS dipaksa mengundurkan diri secara mendadak di tengah tekanan politik yang kian menguat dari Pentagon. Keputusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian perombakan besar di tubuh militer yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Jenderal Randy George, yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, secara resmi mengakhiri masa jabatannya lebih cepat dari jadwal. Pengunduran dirinya terjadi setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth dilaporkan meminta agar ia segera pensiun dari posisinya.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (3/4/2026), Pentagon mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut berlaku seketika. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan juru bicara Pentagon, Sean Parnell, disebutkan, “Jenderal Randy A. George akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, dengan efektif segera. Departemen Perang berterima kasih atas puluhan tahun pengabdiannya kepada negara. Kami mendoakan yang terbaik dalam masa pensiunnya.”

Baca Juga: Trump Disebut Ingin segera Akhiri Perang dengan Iran jelang Pemilihan Kongres

Secara normatif, posisi Kepala Staf Angkatan Darat memiliki masa jabatan empat tahun. George sendiri baru dikonfirmasi oleh Senat pada 2023 setelah dinominasikan oleh Presiden Joe Biden, yang berarti ia seharusnya menjabat hingga 2027. Pengakhiran masa jabatan ini, dengan demikian, menandai intervensi yang tidak biasa dalam struktur komando militer AS.

Sebelum menduduki posisi puncak tersebut, George memiliki rekam jejak panjang di militer, termasuk menjabat sebagai asisten militer senior untuk Menteri Pertahanan saat itu, Lloyd Austin, pada periode 2021–2022. Lulusan Akademi Militer West Point ini juga terlibat dalam berbagai operasi militer utama, termasuk di Irak dan Afghanistan.

Menariknya, hanya beberapa jam sebelum pengumuman pensiun tersebut, Akademi Militer AS masih membagikan dokumentasi kunjungan George, dengan menyebut ia tengah “berbagi panduan berbasis pengalaman kepada para kadet (calon perwira militer) yang bersiap menjadi pemimpin.” Kontras ini menegaskan bahwa keputusan tersebut terjadi secara tiba-tiba, tanpa sinyal publik sebelumnya.

Namun demikian, pengunduran diri George bukanlah peristiwa tunggal. Laporan AFP menyebutkan bahwa sejumlah perwira tinggi lainnya juga dicopot secara bersamaan, termasuk Jenderal David Hodne dan Mayor Jenderal William Green Jr. Hodne sebelumnya memimpin komando transformasi dan pelatihan Angkatan Darat, sementara Green mengepalai korps rohaniwan militer.

Langkah ini memperkuat pola restrukturisasi agresif yang dilakukan oleh Hegseth sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sejumlah laporan dari media internasional seperti Reuters dan Bloomberg juga mencatat bahwa lebih dari selusin pejabat tinggi militer telah diberhentikan, termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Udara James Slife dan Kepala Operasi Angkatan Laut Lisa Franchetti.

Di sisi lain, kebijakan tersebut memicu ketegangan internal yang signifikan. Pergantian cepat di level tertinggi militer berpotensi mengganggu stabilitas komando, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Iran.

Kontroversi yang melingkupi Hegseth juga semakin memperumit situasi. Ia disebut-sebut menghadapi berbagai tuduhan serius, termasuk dugaan kejahatan perang di kawasan Karibia serta laporan inspektur jenderal yang menuding adanya kesalahan dalam pengelolaan intelijen militer rahasia.

Selain itu, keputusan-keputusan lain yang diambilnya turut menuai kritik. Salah satunya adalah penghentian investigasi terhadap personel Angkatan Darat yang menerbangkan dua helikopter AH-64 Apache di dekat kediaman musisi Kid Rock di Nashville, tanpa sanksi lebih lanjut.

Lebih jauh, laporan media juga mengungkap bahwa Hegseth diduga berupaya menghambat promosi empat perwira militer—dua perempuan dan dua pria kulit hitam—ke pangkat brigadir jenderal bintang satu. Laporan ini sejalan dengan sikapnya yang secara terbuka menentang kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di tubuh militer AS.

Dengan rangkaian keputusan yang saling berkaitan ini, pengunduran diri George tampak bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari perubahan struktural yang lebih luas dan kontroversial. Situasi ini membuka pertanyaan besar mengenai arah kepemimpinan militer Amerika Serikat ke depan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan tekanan politik di tingkat tertinggi pemerintahan.