JawaPos.com – Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, masih banyak dianggap sebagai penjahat perang oleh publik di dunia Arab maupun Inggris.

Saat menjabat sebagai PM, Blair ikut serta dalam invasi dan pendudukan Irak tahun 2003 bersama Amerika Serikat, yang didasarkan pada tuduhan palsu soal senjata pemusnah massal.

Menurut laporan Al Jazeera, Senin (29/9/2025), nama Blair kembali mencuat karena ia terlibat dalam penyusunan rencana 21 poin yang digagas Donald Trump untuk mengakhiri Perang Gaza.

Namun, sosok Blair dianggap sangat kontroversial. Walau peran pastinya belum ditetapkan, gambaran besar rencana itu sudah jelas.

Setelah banyak upaya gagal menghentikan perang di Gaza, Trump mengajukan usulan baru yang juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan, sesuatu yang selalu ditolak Israel.

Rencana itu mencakup pembebasan 48 sandera di Gaza dengan imbalan masuknya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel.

Selain itu, Hamas diminta melucuti senjata, dengan tawaran amnesti bagi pejuang yang berhenti bertempur, sedangkan yang menolak bisa meninggalkan Gaza.

Dokumen itu menekankan bahwa warga Palestina tidak boleh dipaksa keluar dari wilayahnya. Jika ada yang keluar secara sukarela, mereka tetap boleh kembali ke rumah.

Jika benar dijalankan, ini akan menjadi perubahan besar bagi Trump. Sebelumnya, ia sempat mengusulkan pembersihan etnis di Gaza, bahkan ingin memindahkan dua juta penduduknya.

Trump juga pernah merilis video berbasis kecerdasan buatan yang menggambarkan idenya tentang “Gaza Riviera”.

Proposal barunya diklaim menawarkan jalan realistis menuju negara Palestina, meski sebelumnya Trump menolak solusi dua negara yang kini didukung banyak negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Kanada.

Baca Juga: Tradisi Ekstrem Lembah Omo: Mengapa Perempuan Suku Mursi Merenggangkan Bibirnya?

Namun, AS dan Israel berencana mempertahankan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organisasi kontroversial yang didirikan untuk menggantikan PBB dan lembaga bantuan internasional di Gaza.

Banyak warga, termasuk anak-anak, tewas ditembak tentara Israel maupun tentara bayaran AS di sekitar GHF saat berebut bantuan.

GHF juga dikaitkan dengan tokoh Israel dan Boston Consulting Group (BCG). Investigasi menemukan staf BCG di AS terlibat dalam proyek ini meski melewati aturan risiko internal mereka.

Trump telah menawarkan rencananya kepada para pemimpin Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Indonesia, dan Turki saat Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Tetapi dengan agresi militer Israel yang terus merusak Gaza dan upaya mencaplok Tepi Barat, banyak pihak menilai rencana ini hanya bersifat sementara.

Hingga kini, baik Israel maupun Hamas belum memberi tanggapan resmi.

Di Mana Posisi Blair?

Blair, yang dulu mendukung George W. Bush saat invasi Irak, kini dilaporkan terlibat lewat organisasinya, Institute for Global Change.

Rencana Trump disebut mempertimbangkan Blair untuk memimpin lembaga baru bernama Gaza International Transition Authority (GITA), yang akan mengatur Gaza setelah Hamas digulingkan.

GITA diharapkan mendapat mandat PBB, namun pada awalnya akan mengesampingkan Otoritas Palestina (PA), karena Israel menolak memberi mereka peran.

PA diminta melakukan reformasi besar, menyusun ulang konstitusi, serta menggelar pemilu sebelum bisa mengambil alih GITA yang mengurus pembangunan kembali Gaza.

Pasukan internasional, mayoritas dari negara Arab dan Muslim, rencananya akan dikerahkan untuk menjaga keamanan sekaligus melatih pasukan Palestina.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan di UNGA siap mengirim ribuan pasukan perdamaian, dan menutup pidatonya dengan kata “shalom”.

Blair sendiri belum berkomentar. Saat sempat diberitakan bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu pada Januari 2024, lembaganya membantah keras kabar itu.

Mengapa Sangat Kontroversial?

Setelah mundur sebagai PM pada 2007, Blair diangkat jadi utusan Timur Tengah untuk PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia.

Tugasnya adalah mendukung pembangunan ekonomi Palestina serta membantu reformasi pemerintahan dan keamanan.

Ia mundur pada 2015, tetapi tetap aktif lewat organisasinya.

Meski punya pengalaman, banyak orang di Timur Tengah melihat kiprahnya negatif karena perang Irak yang menewaskan ratusan ribu warga dan mengubah wajah kawasan.

Blair hingga kini tetap dicap sebagai penjahat perang dan dianggap tokoh yang beracun secara politik, baik di Inggris maupun Timur Tengah.

Banyak pihak menilai ia gagal sebagai utusan perdamaian, karena tidak mampu menghentikan ekspansi permukiman ilegal Israel atau mendorong lahirnya negara Palestina.

Sebagian bahkan menuduhnya justru memperlambat proses kenegaraan karena dekat dengan Israel.

Kehadirannya dalam rencana Gaza pun menimbulkan keterkejutan dan keraguan besar.

Selain Blair, rencana 21 poin ini juga dikritik sebagai bentuk penjajahan gaya baru tanpa jaminan Palestina bisa benar-benar memerintah dirinya sendiri.

Media Israel menilai usulan ini mungkin lebih moderat dibanding ide-ide ekstrem yang beredar di Washington dan Tel Aviv, yang cenderung mendorong pengusiran besar-besaran warga Palestina.

Namun, dengan infrastruktur Gaza yang terus dihancurkan Israel dan banyak warga sipil terbunuh tiap hari, masa depan rencana ini tetap diragukan.

Israel juga menegaskan akan tetap menguasai keamanan Gaza apa pun rencana yang ditawarkan. (*)