JawaPos.com – Israel bersama Amerika Serikat memutuskan memboikot World Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, bahkan menyebut pertemuan itu sebagai sebuah “sirkus”.
Pada Minggu (21/9/2025), sebagaimana dilansir dari Reuters, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mengakui Palestina sebagai negara. Prancis serta lima negara lain juga diperkirakan akan menyampaikan pengakuan serupa dalam pertemuan menjelang Sidang Umum PBB.
Walaupun sebagian besar negara Eropa kini mengakui Palestina, Jerman dan Italia menegaskan belum akan mengambil langkah tersebut dalam waktu dekat.
Jerman, yang memiliki ikatan sejarah kuat dengan Israel karena tanggung jawab atas Holocaust, kini semakin vokal mengkritik kebijakan Tel Aviv. Meski demikian, Berlin menekankan bahwa pengakuan kenegaraan bagi Palestina harus menjadi bagian akhir dari proses politik menuju solusi dua negara.
Juru bicara pemerintah Jerman pada Senin juga menegaskan tidak boleh ada upaya aneksasi baru di wilayah pendudukan Israel.
Italia menilai bahwa pengakuan terhadap Palestina justru berpotensi “kontraproduktif”. Sementara itu, Rusia kembali menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri konflik.
“Pendekatan ini tetap kami pegang, dan kami percaya ini merupakan satu-satunya cara realistis menemukan penyelesaian bagi konflik yang rumit sekaligus berkepanjangan, yang kini berada di fase paling tragis dalam sejarahnya,” ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Senin (22/9/2025).
Sementara itu, Israel semakin terisolasi dan menjadi sasaran kritik internasional akibat operasi militernya di Gaza. Otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 65.000 warga Palestina tewas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak tuntutan penghentian serangan sampai Hamas benar-benar hancur. Ia juga menegaskan Israel tidak akan mengakui Palestina sebagai negara. Netanyahu berjanji akan menyampaikan respons resmi setibanya dari AS setelah bertemu Presiden AS Donald Trump.
Pejabat Israel menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan langkah aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat sebagai bentuk respons, sekaligus tindakan balasan terhadap Paris. Namun, pengakuan yang dilakukan negara-negara Eropa itu dipandang lebih bersifat simbolis.
Langkah aneksasi, menurut sejumlah pihak, justru bisa menjadi bumerang dengan mengasingkan Israel dari mitra penting seperti Uni Emirat Arab. Sebagai negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel lewat Perjanjian Abraham pada 2020, UEA menegaskan rencana aneksasi akan merusak semangat kesepakatan tersebut.
Pemerintah AS turut mengingatkan adanya kemungkinan konsekuensi bagi negara yang mengambil langkah berseberangan dengan Israel, termasuk Prancis. Presiden Emmanuel Macron menjadi tuan rumah KTT di New York itu.
KTT tersebut digelar di tengah berlangsungnya operasi darat besar-besaran Israel di Gaza yang sebelumnya telah lama diancamkan. Serangan ini terjadi tepat dua tahun setelah Hamas melancarkan serangan besar ke Israel yang memicu perang di jalur Gaza.
Dengan meningkatnya serangan Israel ke Gaza serta kekerasan pemukim di Tepi Barat, dorongan internasional untuk segera bertindak demi menyelamatkan solusi dua negara kian mendesak.
“Keputusan yang akan disampaikan Presiden Republik siang ini kepada Majelis Umum PBB adalah langkah simbolis sekaligus politis yang menunjukkan komitmen Prancis terhadap solusi dua negara,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot kepada TF1.
Paris berharap, pengumuman Macron yang sebelumnya disampaikan pada Juli lalu akan menjadi pendorong kuat bagi gerakan pengakuan Palestina, yang sebelumnya banyak digerakkan negara-negara kecil dengan posisi kritis terhadap Israel.
Namun, di Gaza, warga Palestina masih menghadapi penderitaan. Pada Minggu, ribuan orang terpaksa mengungsi dari Kota Gaza akibat serangan udara Israel meski pengakuan kenegaraan semakin meluas.
“Meski negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Prancis kini mengakui Palestina, saya yakin hal itu tidak akan cukup memberi tekanan serius pada Israel untuk menghormati hak-hak rakyat Palestina,” kata Nabeel Jaber, seorang pengungsi asal Gaza.
Di Tel Aviv, pihak Israel menuding Palestina sudah beberapa kali menolak peluang berdirinya negara mereka sendiri.
“Kami sudah menawarkan perdamaian sedikitnya lima kali. Mereka bisa saja menerimanya, tapi tidak pernah sekalipun mau. Jadi mengapa kami harus percaya pada orang-orang yang justru ingin menculik, membunuh, bahkan memperkosa rakyat kami? Saya rasa tidak ada alasan untuk itu,” ucap Tamara Raveh, mahasiswa film asal Israel berusia 25 tahun.
Beberapa pemimpin dunia dijadwalkan memberikan pengakuan resmi kepada Palestina pada Senin melalui forum KTT PBB yang diprakarsai Prancis dan Arab Saudi. Israel menilai langkah tersebut justru dapat menghambat peluang penghentian perang secara damai di Gaza.
Meski KTT di New York memberi semangat moral bagi Palestina, banyak pihak menilai pertemuan itu tidak akan membawa perubahan signifikan di lapangan. Pemerintahan Israel yang kini berada di spektrum paling kanan tetap menolak berdirinya negara Palestina sambil terus melanjutkan operasi melawan Hamas.
Solusi dua negara, yang menjadi dasar proses perdamaian sejak Perjanjian Oslo 1993, kini menghadapi ujian paling berat. Proses tersebut terus ditolak keras oleh kedua belah pihak dan semakin kehilangan daya dorongnya. (*)