JawaPos.com – National Press and Publication Administration (NPPA), salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur industri hiburan di Tiongkok belum lama ini mengeluarkan rancangan regulasi baru untuk industri video game di negara mereka.

Dalam regulasi baru itu disebutkan akan terjadi beberapa perubahan peraturan bagi pengembang game yang berasal dari Tiongkok.

Regulasi tersebut dibuat untuk membatasi kegiatan yang berkaitan dengan transaksi dalam video game atau yang lebih familiar disebut dengan ‘in-game purchase’.

Selain itu, kebijakan tersebut juga melarang adanya sistem yang memberi penghargaan pada pemain yang lakukan login harian (daily login) dan pembelian pertama (First Top Up).

Diumumkannya regulasi tersebut membuat saham dari 2 pengembang game raksasa di Tiongkok yakni Tencent Holdings dan NetEase alami penurunan yang cukup signifikan.

Mengutip laman resmi NPPA, tanggapan mengenai wacana tersebut disampaikan oleh salah satu juru bicara mereka pada Sabtu (23/12).

“Pada 22 Desember lalu, peraturan terkait administrasi bagi industri game online telah kami publikasikan” tulis mereka pada laman tersebut.

Mereka mengatakan publikasi wacana aturan tersebut bertujuan untuk mendengarkan masukan dari publik di Tiongkok.

Alasan Wacana Tersebut Diusulkan

Alasan mereka mengusulkan beberapa wacana regulasi tersebut adalah untuk menciptakan iklim video game online yang sehat di negara tersebut.

Selain itu wacana ini dibuat untuk mengatur kebijakan baru terkait sistem ‘rewarding’ di dalam game online yang dibuat dan beredar di Tiongkok.

Dalam pernyataan tersebut, mereka beralasan peraturan baru tersebut juga dibuat untuk melindungi pengguna yang masih berusia muda.

NPPA juga menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan ini akan melibatkan banyak lembaga terkait yang berada di negara tirai bambu itu.

”Pendapat dari departemen yang terkait, asosiasi industri, pengusaha akan mereka tamping,” tulis mereka.

Mereka juga mendengarkan masukan dari berbagai macam lapisan masyarakat untuk menyempurnakan rancangan peraturan tersebut.

“Kami akan mempelajari ulang masukkan dari seluruh masyarakat, stakeholder serta lembaga terkait di Tiongkok terutama terkait dengan pasal 17, 18 serta rancangan undang-undang lainnya,” ujar Juru Bicara NPPA itu.

Mengutip Reuters, lembaga tersebut meminta pendapat dari semua kalangan di Tiongkok hingga 22 Januari 2024 mendatang.