JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Jumat (29/5).
Dalam kunjungannya, Menteri PU meninjau langsung sejumlah area pembangunan serta berdialog dengan tim pelaksana proyek guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027.
“Pembangunan harus terus dipacu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan sehingga sekolah dapat segera digunakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Baca Juga: Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday!
Dody juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan, termasuk dukungan dari TNI yang turut membantu kelancaran pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat, dan penyedia jasa menjadi faktor penting dalam percepatan penyelesaian proyek strategis tersebut.
Selain itu, ia mengapresiasi komitmen penyedia jasa lokal yang dinilai mampu menunjukkan kinerja baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PU menyempatkan diri berinteraksi dengan para pekerja konstruksi yang masih melakukan aktivitas pembangunan hingga malam hari. Ia menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh personel yang terlibat dalam proyek tersebut.
Sekolah Rakyat Provinsi NTB dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare dengan total luas bangunan mencapai 28.445,78 meter persegi. Kompleks pendidikan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat serta menjadi salah satu upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di wilayah NTB.