JawaPos.com – Pemerintah resmi mengumumkan jadwal lengkap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Operasional haji dijadwalkan mulai April 2026 dengan keberangkatan jemaah secara bertahap.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menyampaikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia akan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026.

“Keberangkatan kloter pertama dimulai pada 22 April 2026, dan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026,” kata pria yang akrab disapa Gus Irfan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4).

Baca Juga: Putu Ekayana Jadi Kapten Timnas Indonesia U-17, Lanjutkan Tradisi Bek Bali yang Semakin Bersinar!

Pemerintah menyiapkan 16 embarkasi haji yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, terdapat tambahan dua embarkasi baru untuk memperlancar proses keberangkatan jemaah.

“Jemaah akan diberangkatkan dari 16 embarkasi haji, dengan tambahan dua embarkasi baru, yaitu Cipondoh dan Yogyakarta,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas fast track di empat bandara guna mempercepat proses imigrasi Arab Saudi. Melalui fasilitas ini, proses pemeriksaan imigrasi dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan.

Empat bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta (Tangerang), Adi Soemarmo (Solo), Juanda (Surabaya), dan Sultan Hasanuddin (Makassar).

Baca Juga: Persaingan Empat Besar Serie A Makin Panas, Juventus Diyakini Lolos Liga Champions 2025/26

Gus Irfan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Presiden memerintahkan bahwa keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Seluruh skenario penyelenggaraan haji dan mitigasi risiko harus mengacu pada prinsip tersebut,” tegasnya.

Fokus pemerintah mencakup tiga aspek utama, yaitu keamanan jemaah selama berada di Arab Saudi, keamanan perjalanan menuju dan kembali ke Indonesia, serta keamanan logistik selama pelaksanaan ibadah haji

Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan, pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, otoritas bandara, maskapai penerbangan, serta pemerintah Arab Saudi.