1 Tahun Purbaya Jadi Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Melejit Rp 5,61 Persen, Rupiah dan IHSG Ambruk

JawaPos.com - Satu tahun kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini tidak dibarengi dengan nilai tukar rupiah dan IHSG karena kedunya ambruk.

Selama satu tahun memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya membawa pendekatan berbeda dalam mengelola kebijakan fiskal. Dia lebih menekankan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun pada perbankan.

Namun, periode tersebut juga diwarnai sejumlah tantangan. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan di pasar saham, hingga peningkatan proyeksi defisit APBN.

Pertumbuhan Ekonomi Menguat

Salah satu catatan positif selama Purbaya menjabat adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan penguatan. Ketika Purbaya mulai menjabat pada September 2025, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh 5,04 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,95 persen.

Memasuki 2026, pertumbuhan ekonomi kembali mencatat penguatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen.

Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Sementara pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,29 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang kerap digunakan Purbaya untuk menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai mendorong pemulihan ekonomi. Bahkan, Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia dapat bergerak menuju pertumbuhan 6 persen.

Namun, pertumbuhan tersebut belum mencapai target ambisius pemerintah. Kementerian Keuangan pada September 2026 masih mendorong berbagai kebijakan investasi dan produktivitas agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6 persen pada 2027.

Gebrakan Dana Rp 200 Triliun

Salah satu kebijakan paling menonjol selama Purbaya menjadi Menkeu adalah penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun pada lima bank milik negara.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga dapat mendorong penyaluran kredit dan aktivitas ekonomi. Kebijakan ini menjadi ciri pendekatan Purbaya yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan.

Pada awal pelaksanaannya, kebijakan tersebut mendapat respons positif dari pasar saham, khususnya saham sektor perbankan. Namun, kebijakan itu juga mendapat kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas moneter apabila likuiditas tidak segera terserap ke sektor produktif.

Dengan demikian, kebijakan Rp 200 triliun tersebut menjadi salah satu warisan utama Purbaya yang masih perlu dilihat dampak jangka panjangnya terhadap kredit, konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Rupiah Tertekan

Di tengah penguatan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah menjadi salah satu catatan yang kurang positif selama periode Purbaya. Pada perdagangan Senin (14/9), sehari sebelum serah terima jabatan, rupiah ditutup di level Rp 17.669 per dolar AS. Posisi tersebut menunjukkan tekanan yang cukup besar terhadap mata uang Garuda.

Pelemahan rupiah bahkan menjadi salah satu persoalan yang diperhatikan investor menjelang pergantian Purbaya. Reuters mencatat arus modal keluar dan kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal turut menekan rupiah hingga mencapai level terendah sepanjang sejarahnya.

Tekanan terhadap rupiah tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Purbaya karena pergerakan mata uang juga dipengaruhi faktor eksternal, termasuk kebijakan suku bunga global, dolar AS, harga komoditas, serta ketegangan geopolitik.

Namun, kebijakan fiskal pemerintah dan komunikasi kebijakan selama masa jabatannya ikut menjadi perhatian investor.

IHSG Sempat Tertekan

Kinerja pasar saham juga menjadi bagian dari dinamika selama Purbaya menjabat. Saat Purbaya pertama kali ditunjuk menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025, IHSG langsung tertekan. IHSG ditutup turun 1,28 persen atau 100,49 poin ke level 7.766,84.

Namun, perjalanan IHSG selama setahun tidak selalu negatif. Pasar saham sempat mencatat sejumlah rekor selama Purbaya menjadi Menkeu. Bahkan, sejumlah kebijakan stimulus yang dikeluarkannya sempat mendapat respons positif dari investor.

Akan tetapi, menjelang berakhirnya masa jabatan Purbaya, IHSG kembali berada dalam tekanan. Pada perdagangan Senin (14/9), IHSG ditutup turun 0,1 persen ke level 6.534. Artinya, dibandingkan posisi IHSG ketika Purbaya mulai menjabat, level indeks pada akhir masa jabatannya berada lebih rendah.

Defisit APBN Melebar

Catatan lain berada pada pengelolaan fiskal. Purbaya mengambil pendekatan yang relatif lebih ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penyusunan APBN 2026, defisit awalnya ditetapkan 2,48 persen terhadap PDB. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 2,68 persen setelah pembahasan bersama DPR.

Dalam perkembangannya, pemerintah kembali menaikkan proyeksi defisit APBN 2026 menjadi sekitar 2,85 persen dari PDB atau sekitar Rp 734,3 triliun. Meski masih berada di bawah batas maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal, peningkatan tersebut menjadi perhatian pasar.

Pada akhir Agustus 2026, Purbaya masih menyatakan defisit APBN berada pada level 0,9 persen terhadap PDB. Namun, proyeksi defisit hingga akhir tahun menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Kritik Kebijakan dan Kepercayaan Investor

Selain indikator ekonomi, gaya Purbaya dalam menyampaikan kebijakan juga menjadi perhatian. Purbaya dikenal terbuka dan kerap menyampaikan pandangan secara langsung mengenai kebijakan fiskal maupun moneter. Pendekatan tersebut membuatnya memiliki pendukung, tetapi sekaligus menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar.

Reuters mencatat masa jabatan Purbaya diwarnai kekhawatiran investor mengenai kredibilitas kebijakan fiskal, pelemahan rupiah, pelebaran defisit, serta penurunan outlook kredit Indonesia oleh Fitch dan Moody's menjadi negatif.

Pergantian Purbaya juga terjadi setelah muncul kekhawatiran mengenai kesinambungan kebijakan fiskal. Suahasil Nazara dalam pidato perdananya sebagai Menkeu menegaskan komitmen menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen dari PDB.