JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan Government 5.0 dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI hingga keamanan siber.
Plt. Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan (LK) guna memastikan pengelolaan uang oleh negara berjalan transparan dan akuntabel. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan menyumbang kontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Nyoman Adhi di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).Abdul Kadir Karding saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, serta Barantin Tahun 2025.
Nyoman menyampaikan, sumber Daya Kementerian dan Lembaga, mulai dari Keuangan Negara, SDM, Aset, Kebijakan, maupun Sumber Daya lainnya harusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
Baca Juga: Dikira Sampah, Ternyata Karung yang Ditemukan Warga Tanah Merah Depok Berisi Mayat Korban Mutilasi
"Peningkatan Kualitas hidup serta keterjaminan masa depan generasi mendatang harus jadi prioritas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang akuntabel," kata dia, Rabu (5/8).
Dia menyoroti pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu model pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk analisis data, dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan dan keberkelanjutan. Kedua model tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan.
Setidaknya ada 6 tantangan dalam mewujudkan Governmnet 5.0. Yakni belum meratanya kematangan transformasi digital; fragmentasi data pemerintah; keterbatasan talenta Artificial Intelligence; integritas tata Kelola yang masih rendah; kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan; dan isu keamanan siber dan kolaborasi. Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government.
"Pesan penting terkait kunci dalam mencapai visi Indonesia emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan penerapan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG," imbuhnya.
Atas dasar itu, BPK memberikan apresiasi kepada 4 entitas yang berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Dia berharap capaian ini bisa menjadi pemacu bagi entitas terkait terus membenahi kekurangannya.
BPK juga mengungkapkan temuan pemeriksaan pada empat entitas yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga isu strategis utama yaitu kelemahan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, kas, belanja, hibah, perjalanan dinas, tunjangan, maupun proses pembayaran; kelemahan dalam penatausahaan aset, antara lain pencatatan yang belum akurat, status hukum aset yang belum jelas, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, maupun aset yang sudah tidak- digunakan tetapi masih tercatat dalam administrasi; serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, pengelolaan hibah, pembayaran pekerjaan, maupun administrasi penerimaan negara.
"Atas temuan pemeriksaan tersebut BPK telah menyampaikan rekomendasi strategis yang diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan temuan pada masingmasing entitas, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistemik, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta membangun kepatuhan yang berkelanjutan," pungkas Nyoman Adhi.