JawaPos.com - Menjelang penutupan anggaran 2025, pemerintah kembali mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah. Gelombang pencairan kali ini menyasar KPM yang sebelumnya belum menerima haknya pada tahap 2, tahap 3, dan tahap 4.

Sejumlah laporan dari lapangan menunjukkan bahwa KPM yang mengalami peralihan mekanisme, dari pencairan via PT Pos Indonesia ke skema Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mulai mendapatkan saldo masuk secara bertahap. 

Setelah sempat tertunda akibat proses migrasi data, bantuan PKH yang belum cair kini dilaporkan sudah masuk ke rekening KKS Bank BRI.

Pemerintah menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan agar seluruh KPM tetap menerima haknya, meskipun terjadi perubahan sistem penyaluran di pertengahan tahun.

Ramai Saldo Rp 400.000 Masuk, Tapi Bukan Penebalan PKH Tahap 4

Belakangan ini, warganet ramai membagikan laporan adanya tambahan saldo sebesar Rp 400.000 di rekening KKS. Informasi tersebut muncul dari berbagai kanal, termasuk unggahan YouTube yang sering mengulas perkembangan bansos.

Namun pemerintah memastikan bahwa saldo Rp 400.000 tersebut bukanlah bagian dari penebalan PKH tahap 4. Alasannya, PKH tahap 4 tahun 2025 telah resmi digantikan oleh BLT Kesra Rp 900.000, yang disalurkan melalui Kantor Pos dan titik komunitas.

Artinya, dana Rp 400.000 yang masuk ke KKS merupakan pencairan bansos dari tahapan sebelumnya yang sempat tertunda, bukan bantuan baru atau tambahan khusus akhir tahun.

Kenapa Banyak KPM Peralihan Mengalami Keterlambatan?

Pemerintah menjelaskan bahwa KPM yang dipindahkan dari skema pencairan via Pos ke KKS sering menghadapi keterlambatan karena beberapa faktor teknis, antara lain:

- Migrasi data dan sistem dari Pos ke KKS

- Verifikasi ulang kelayakan KPM

- Penyesuaian data di DTKS

- Proses aktivasi KKS baru yang memakan waktu

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh pencairan untuk tahap 2, 3, dan 4 akan dirampungkan sebelum akhir tahun anggaran 2025.

KPM Diminta Rutin Mengecek Saldo

Agar tidak ketinggalan informasi, KPM dianjurkan untuk melakukan pengecekan berkala melalui:

- ATM BRI atau agen BRILink

- Pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing

- Pengumuman resmi pemerintah desa atau dinas sosial

Pemerintah juga mengingatkan KPM agar tidak mudah percaya pada pesan berantai atau informasi tidak resmi yang mengatasnamakan bansos.

Pemerintah Pastikan Tidak Ada KPM yang Tertinggal

Dengan mulai cairnya saldo bagi KPM peralihan serta adanya kejelasan mengenai sumber dana Rp 400.000, pemerintah berharap proses distribusi bansos menjelang akhir tahun berjalan lebih lancar dan akurat. Pendamping sosial di seluruh daerah juga diminta terus memonitor pencairan agar hak setiap KPM terpenuhi.

Komitmen ini ditegaskan untuk memastikan tidak ada penerima manfaat yang terlewat dan seluruh bantuan dapat tersalurkan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir.