Memperjuangkan KTP bagi kalangan transpuan yang terabaikan, mengajak para perempuan berorganisasi, serta mendorong bantuan untuk petani dan peternak merupakan sebagian yang diperjuangkan Bunda Mayora. Kini dia ikut berusaha mengegolkan aturan kota ramah HAM.

EDI SUSILO, Jakarta

---

”TADI baru mengunjungi beberapa keluarga. Sempat nengok ke gereja juga tadi pagi (kemarin pagi). Nanti malam (tadi malam) baru ke gereja mengikuti misa,” ujar Hendrika Mayora Victoria kepada Jawa Pos yang menghubunginya dari Jakarta kemarin (24/12).

Di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), tempat tinggal Bunda Mayora, sapaan akrab Hendrika Mayora Victoria, sehari menjelang Natal, orang-orang tengah sibuk. Para mama di dapur riuh mengolah kudapan dan makanan untuk jamuan keluarga.

Yang lain, bersiap diri mengunjungi sanak keluarga dan bersiap ikut misa Natal.

”Kebetulan, Natal tahun ini pengurus lain yang menangani. Kelompok saya nanti saat Paskah,” kata transpuan pertama dan satu-satunya di tanah air yang menduduki jabatan publik yang juga menjadi anggota dewan Gereja Paroki Habi tersebut.

Sejak 2018, Mayora memantabkan diri kembali ke kampung masa kecilnya itu. Setelah masa remajanya dihabiskan di Merauke, Papua, lalu berproses menjadi dewasa di jalani di Jogjakarta. Adapun posisi wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dia duduki sejak Maret 2020.

”Awalnya seperti tak mungkin. Tapi, ternyata banyak warga di sini yang mendukung saya,” ungkapnya.

Untuk sampai ke titik tersebut, perjuangan yang harus dilalui Mayora sungguh berliku. Dia mengawalinya dengan membantu kaum papa di desanya.

Kiprah itu dia mulai dengan mendirikan organisasi Fajar Sikka pada 2018. Semula, organisasi dibuat sebagai wadah para transpuan belajar mandiri dan berorganisasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, komunitas lain seperti difabel, perempuan, dan lansia (lanjut usia) ikut bergabung. ”Salah satu perjuangan kami saat itu adalah akses mendapatkan KTP,” jelasnya.

Di kalangan perempuan di desanya, Bunda Mayora juga ikut mengajarkan arti percaya diri. Caranya adalah berorganisasi dan ikut dalam kelompok pembangunan desa. Misalnya, kelompok tenun maupun nelayan.

”Karena mereka kurang pede. Di KTP saja masih banyak yang menulis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga,” ungkapnya.

Padahal, para perempuan itu yang menjual tangkapan ikan di pasar. Kadang mereka juga ikut melaut dan bertani. Rekam jejak itulah yang membuat sebagian warga desa mendorongnya untuk maju sebagai calon BPD. Dan, Mayora pun sepakat ikut mendaftar. ”Tak menyangka bisa lolos,” katanya, lantas tertawa.

Saras Dewi, aktivis sekaligus dosen filsafat Universitas Indonesia, menyebut Bunda Mayora sebagai seorang yang amat sayang dan peduli kepada komunitasnya. Waktunya dicurahkan untuk menyampaikan pengetahuan tentang kesetaraan dan perjuangan terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan.

”Dia seseorang yang sanggup menerobos batasan dan mendorong terus isu-isu kesetaraan,” katanya kepada Jawa Pos kemarin.

Di BPD, Bunda Mayora turut mendorong agar desa ikut memberikan bantuan kepada kelompok tani dan peternak agar bisa berkembang. ”Dan, Puji Tuhan, sudah ada dua kelompok yang mendapat bantuan,” jelas transpuan kelahiran Desa Habi, Sikka, 4 Agustus 1986, tersebut.

Terlahir sebagai pria, sedari kecil dia punya kehendak lain. Dia lebih nyaman sebagai perempuan. Sejak kecil, rasa itu muncul. Namun, lingkungan dan keluarga tak mendukung. Jadilah dia terus berpura-pura menjadi laki-laki. ”Caranya sampai ikut karate dan pencak silat biar dibilang cowok,” paparnya.

Di Merauke, tempat orang tuanya tinggal, Mayora mengikuti seminari menengah untuk menjadi seorang bruder. Pada 2008, dia kemudian pindah ke Jogjakarta untuk melanjutkan pendidikan pastoral di Universitas Sanata Dharma. Namun, kuliahnya tak sampai lulus dan memutuskan balik ke Merauke. ”Di Merauke, saya tidak betah dan kembali ke Jogja,” katanya.

Saat kembali ke Jogjakarta inilah, tekad Mayora untuk menunjukkan identitas diri sebagai transpuan menguat. Apalagi setelah dia bertemu dengan komunitas transpuan dan ikut menyelami hidup bersama mereka.

Dan, kampung halamannya di NTT, perjuangan sesungguhnya ditempuh. ”Berat. Mulanya banyak penolakan,” ujarnya.

Namun, tekad Mayora sudah bulat. Dia tak mau berpura-pura lagi. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Lewat Fajar Sikka, dia mulai membangun dan memperkenalkan diri. Mulanya, para perempuan takut datang ke rumah kontrakan yang menjadi markas para transpuan. Namun, karena banyak kegiatan seperti memberi bantuan serta mengajari anak-anak berkesenian dan bermain teater, para ibu dan perempuan pun mendekat. ”Dan, ruang inklusif inilah yang membuka mata banyak pihak. Bahwa kami sama dengan manusia lain. Tidak eksklusif,” jelasnya.

Kini, selain terus berfokus di BPD, Mayora bersama rekan-rekannya sedang memperjuangkan rancangan peraturan tentang kota ramah HAM. Kajian akademik sudah dibuat dan kini terus dilakukan pembahasan dengan pemerintah daerah.

Perjuangan melakukan advokasi seraya merangkul kaum papa di kampungnya itu membuat Bunda Mayora kini banyak mendapat tawaran. Termasuk dari partai politik yang mengajaknya bergabung dan dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Namun, tawaran dari lima partai itu dia tolak. ”Saya masih ingin berkumpul dan berdaya dengan mereka. Mereka kelompok rentan,” katanya. (*/c14/ttg)