JawaPos.com - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia secara stabil dengan emisi gas rumah kaca yang rendah. Namun, pengembangan energi nuklir tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan listrik. Melainkan juga kesiapan teknologi, sumber daya manusia, serta kemandirian Indonesia dalam menentukan mitra dan mengelola pembangkit.
Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN Topan Setiadipura mengatakan Indonesia membutuhkan pasokan listrik rendah karbon untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Di tengah kebutuhan listrik yang terus berkembang, berbagai sumber energi memiliki karakteristik berbeda dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi Economic Frontline bertajuk Is Nuclear a Clean & Clear Energy for Prosperous Indonesia? Menimbang Manfaat, Biaya, Risiko, dan Kesiapan Pembangunan PLTN di Indonesia di Tana Pool & Lounge, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Energi surya, angin, air, dan panas bumi dapat menjadi bagian dari bauran energi nasional. Namun, masing-masing sumber memiliki karakteristik tersendiri sehingga pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan, termasuk dukungan jaringan, penyimpanan energi, dan interkoneksi.
“PLTN memiliki karakteristik berbeda karena dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara berkelanjutan, dengan emisi gas rumah kaca yang rendah selama siklus hidup pembangkit dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil,” ungkap Topan.
Meski demikian Topan menilai pengembangan PLTN perlu disertai investasi dalam pendidikan, penelitian, peningkatan kompetensi tenaga ahli, serta pembangunan ekosistem industri teknologi. Langkah tersebut dibutuhkan agar Indonesia memiliki kesiapan yang memadai dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi nuklir.
Dari sisi ketahanan energi, M. Kholid Syeirazi dari Dewan Energi Nasional menyebut PLTN berpotensi membantu menjaga kepastian pasokan listrik. Menurutnya, kebutuhan bahan bakar nuklir relatif kecil dibandingkan energi yang dapat dihasilkan.
Namun, Indonesia tetap perlu memperhitungkan rantai pasok bahan bakar, pembiayaan, pengelolaan limbah, hingga proses penghentian operasi pembangkit atau dekomisioning.
Kholid mengingatkan bahwa ketahanan energi juga berkaitan dengan kemampuan negara menghadapi gangguan pasokan dan perubahan harga energi global. Karena itu, pengembangan nuklir perlu berjalan seiring dengan diversifikasi sumber energi, bukan menjadikan satu sumber sebagai tumpuan utama.
“Ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi dapat meningkatkan kerentanan sistem terhadap gangguan pasokan, perubahan harga, maupun kendala operasional. Sebaliknya, diversifikasi sumber energi dapat membantu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan apabila direncanakan dan dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, peneliti senior BRIN, Irine Hiraswari Gayatri menyoroti tantangan lain dalam pengembangan PLTN, yakni menjaga kemandirian teknologi. Dia mengatakan, Indonesia telah melakukan survei terkait potensi energi nuklir sejak 1980 dan turut memetakan kemungkinan penggunaan Small Modular Reactor (SMR).
“Kita punya perangkat untuk reaktor, dan sudah memetakan potensi kita dengan Small Modular Reactor tapi persoalannya adalah bagaimana agar diversifikasi energi tidak berubah menjadi ketergantungan teknologi dan politik karena dalam konteks hubungan internasional ada yang disebut konsep otonomi strategis,” jelasnya.
Menurut Irine, pengembangan energi nuklir perlu mempertimbangkan aspek geopolitik dan kemampuan Indonesia menentukan arah kerja sama. Pemilihan penyedia teknologi atau vendor serta mekanisme pengawasan menjadi faktor penting agar proyek PLTN tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan.
“Dalam geopolitik tidak sama dengan keamanan, tidak sama dengan teknologi. Setiap aspek itu memerlukan semacam persilangan yang berbeda. Apalagi karena kita punya visi menjadi negara besar yang memiliki nuclear capacity yang tentunya mendukung pada upaya perdamaian global. Dalam konteks hubungan internasional asimetris, Indonesia harus punya peran untuk menentukan siapa yang menjadi vendor dan bagaimana supervisinya,” jelasnya.
Irine juga menyinggung model pembiayaan Build-Own-Operate (BOO), yang dikembangkan oleh perusahaan Rusia Rosatom. Perusahaan tersebut disebut menjalin kerja sama dalam sejumlah proyek PLTN di Indonesia. Dalam konteks ini, pilihan mitra dan skema kerja sama perlu diperhitungkan agar Indonesia tetap memiliki ruang untuk menentukan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan proyek.
Dia menegaskan, pengembangan energi nuklir juga memiliki kaitan dengan identitas dan posisi Indonesia di dunia internasional.
“Indonesia punya jati diri dan nuclear power adalah part of our identity building as nation state yang sudah dimulai sejak kita menjadi anggota Non-Blok,” tegasnya.