JawaPos.com - Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dinilai berpotensi memperkuat ketahanan energi Indonesia. Namun, rencana pemanfaatan energi nuklir masih membutuhkan sejumlah persiapan. Mulai dari penguasaan teknologi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), pembiayaan, hingga pengelolaan limbah radioaktif.
Sejumlah aspek tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi Economic Frontline bertajuk “Is Nuclear a Clean & Clear Energy for Prosperous Indonesia? Menimbang Manfaat, Biaya, Risiko, dan Kesiapan Pembangunan PLTN di Indonesia” yang digelar di Tana Pool & Lounge, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Diskusi tersebut turut menyoroti kesiapan nasional dan dampak pembangunan PLTN terhadap masyarakat di sekitar lokasi pembangkit.
M. Kholid Syeirazi dari Dewan Energi Nasional mengatakan, energi nuklir berpotensi menjadi salah satu penopang kedaulatan energi. Hal itu tidak hanya berkaitan dengan kepastian pasokan, tetapi juga kemampuan menghadapi perubahan harga energi global, menguasai teknologi, menyiapkan tenaga ahli, serta menentukan kebijakan energi secara mandiri.
“PLTN berpotensi mendukung ketahanan pasokan listrik karena kebutuhan bahan bakarnya relatif kecil dibandingkan energi yang dihasilkan jika dibanding dengan batu bara. Namun, Indonesia tetap harus memperhitungkan rantai pasok bahan bakar nuklir, ketergantungan pada teknologi dan komponen tertentu, pembiayaan proyek, serta kemampuan mengelola limbah dan dekomisioning pembangkit,” kata Kholid.
Menurut Kholid pengembangan PLTN perlu diiringi penguatan kemampuan nasional. Hal itu mencakup peningkatan keahlian, transfer pengetahuan dan teknologi, tata kelola proyek, serta pengawasan keselamatan.
Ketersediaan listrik yang stabil juga dinilai penting untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pusat data, transportasi listrik, hingga pelayanan publik. Meski demikian, ketahanan energi tidak cukup dibangun dengan mengandalkan satu jenis sumber energi.
“Ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi dapat meningkatkan kerentanan sistem terhadap gangguan pasokan, perubahan harga, maupun kendala operasional. Sebaliknya, diversifikasi sumber energi dapat membantu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan apabila direncanakan dan dikelola dengan baik”.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura menyebut Indonesia membutuhkan pasokan listrik rendah karbon untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Berbagai sumber energi, seperti surya, angin, air, panas bumi, dan nuklir, memiliki karakteristik berbeda dalam mendukung sistem kelistrikan.
Menurut dia, sumber energi terbarukan yang pasokannya bergantung pada kondisi alam membutuhkan dukungan jaringan listrik, penyimpanan energi, serta interkoneksi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
“PLTN memiliki karakteristik berbeda karena dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara berkelanjutan, dengan emisi gas rumah kaca yang rendah selama siklus hidup pembangkit dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil,” ungkapnya.
Topan menilai, PLTN dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyediakan listrik rendah karbon secara stabil di tengah pertumbuhan industri, elektrifikasi transportasi, dan perkembangan ekonomi digital. Namun, pemanfaatannya perlu dibarengi investasi pada pendidikan, riset, kompetensi tenaga ahli, serta pengembangan ekosistem industri teknologi.
Dari sisi kesiapan nasional, Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia menilai penguatan riset dan regulasi masih diperlukan sebelum Indonesia melangkah lebih jauh dalam pembangunan PLTN. Menurut dia, kajian kelayakan lokasi harus dilakukan secara transparan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai keselamatan, risiko bencana, dan pengelolaan limbah radioaktif.
“Banyak indikator yang masih kurang, basis riset hingga kebijakan legislasi, dalam hal ini negaralah yang paling tidak siap mempersiapkan diri sebagai negara nuklir,” jelasnya.