JawaPos.com – Krisis sampah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah setelah 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) di berbagai wilayah Indonesia ditutup.

Efektivitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE), termasuk melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), juga masih menjadi pertanyaan.

Chief Executive of Net Zero Waste Management Consortium, Ahmad Safrudin mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan solusi yang lebih konkret dan dapat berjalan paralel dengan rencana yang disiapkan Danantara melalui anak usahanya, Denera.

Menurut dia, kapasitas penyerapan sampah melalui proyek PSEL-Danantara diperkirakan berada di kisaran 25.000-38.000 ton per hari apabila seluruh proyek berjalan efektif. Angka tersebut masih jauh di bawah timbulan sampah nasional yang mencapai sekitar 140.000 ton per hari.

Ahmad menilai, tantangan tidak hanya terletak pada pembangunan fasilitas PSEL, tetapi juga pada kesiapan tata kelola dan keberlanjutan operasionalnya.

"Set up tata kelola PSEL yang dilakukan saat ini lamban, ala kadar, tidak holistic dan berpotensi hanya sekadar memindahkan dari problem sampah menjadi problem pencemaran udara dan GRK (Gas Rumah Kaca)", kata Ahmad Safrudin dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/9).

Dia menilai, persiapan PSEL perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, terutama pihak-pihak yang berada dalam rantai pasok sampah. Hal ini penting untuk memastikan pasokan sampah ke fasilitas pengolahan tetap tersedia secara konsisten.

Menurut Ahmad, proyek WtE perlu dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari teknologi, pelibatan pemangku kepentingan hingga model bisnis dan pembiayaan. Hal tersebut dinilai penting agar fasilitas yang dibangun tidak hanya berhasil pada tahap konstruksi, tetapi juga mampu beroperasi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Akademisi Universitas Indonesia Esrom Hamonangan Panjaitan juga menyoroti potensi persoalan lain apabila pengelolaan sampah terlalu terpusat pada satu pihak dengan orientasi ekonomi.

“Monopoli pengolahan sampah dengan tujuan utama benefit ekonomi juga dapat menjadi ancaman efektivitas pengelolaan sampah. Akan menciptakan antipati dari masyarakat dan stakeholder terkait lainnya dan lepas tangan dalam pengelolaan sampah," kata dia.

Menurut Esrom, berkurangnya partisipasi publik dalam pengelolaan sampah dapat memperbesar dampak buruk, seperti banjir, kebakaran sampah, serta penumpukan sampah yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Karena itu, pengelolaan sampah perkotaan dinilai membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan, pemilahan di sumber, pengolahan hingga pemanfaatan teknologi PSEL dan WtE. Sementara itu, TPA diarahkan untuk menampung residu yang tidak lagi dapat diolah.

Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan sekaligus mengurangi beban lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat.

Ahmad juga mengusulkan penerapan metode Lifecycle Carbon Neutral (LCCN) dalam pengolahan sampah menjadi energi. “LCCN atau Lifecycle Carbon Neutral adalah metodologi jitu pengolahan sampah menjadi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan emisi yang terkendali," pungkasnya.