JawaPos.com-Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyatakan ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah berdampak langsung pada pasokan minyak dunia, termasuk Indonesia.

Ia menyoroti tiga masalah utama yang dinilai tidak pernah berubah dan menjadi penyebab rapuhnya ketahanan energi nasional.

“Tekanan terhadap energy security kita terus terjadi karena tiga aspek fundamental,” kata Sudirman dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (30/4).

Tiga persoalan tersebut adalah pola pikir jangka pendek (short-termism), dominasi politik serta kebijakan populis, dan maraknya praktik konflik kepentingan (conflict of interest) antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

“Ketiga masalah itulah yang telah menciptakan kegagalan sistemik yang berulang dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dampak dari persoalan tersebut membuat Indonesia terus gagal mengelola sektor-sektor fundamental yang berdimensi jangka panjang. Mulai dari riset dan pengembangan migas, eksplorasi, transisi energi, hingga tata kelola pasokan minyak, semuanya berjalan lambat atau bahkan terhenti.

Sudirman menyatakan, dunia saat ini tengah menghadapi krisis pasokan minyak global akibat konflik di Timur Tengah. International Energy Agency menyebut kondisi ini sebagai salah satu disrupsi terbesar dalam sejarah pasar energi. Namun, krisis eksternal tersebut hanya memperlihatkan kelemahan yang sebenarnya sudah lama ada.

Menurutnya, saat ini Indonesia mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari (bph), tetapi hanya mampu memproduksi sekitar 600–610 ribu bph. Sehingga, lebih dari separuh kebutuhan nasional masih bergantung pada impor.

Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara harus mengeluarkan sedikitnya USD 100 juta per hari. Namun, pada 29 April 2026, tekanan ini turut mendorong nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp 17.326 per dolar AS, menjadi salah satu titik terendah sepanjang sejarah.

Sudirman menilai, kondisi ini seharusnya bisa diantisipasi jika tata kelola energi nasional tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek. Ia mencontohkan, wacana transisi energi di Indonesia cenderung mengikuti naik-turunnya harga minyak, bukan didasarkan pada visi strategis jangka panjang.

“Coba cermati polanya, riuh-rendah transisi energi hanya muncul ketika harga minyak sedang tinggi. Begitu kembali normal, kita lupa dan kembali pada kebiasaan lama,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pola tersebut menjadi bukti kuat dominasi pola pikir jangka pendek dalam pengambilan kebijakan energi. Selama produksi tidak meningkat dan transisi energi hanya menjadi jargon musiman, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus yang sama.

Baca Juga: Trend Gaya Hidup Hemat Energi Kian Menguat di Tengah Dinamika Kehidupan Modern

“Pertanyaan yang harus kita jawab bukan hanya bagaimana bertahan dari krisis ini, tetapi mengapa kita selalu tidak siap dan kalang kabut setiap kali krisis datang,” pungkasnya. (*)