JawaPos.com-Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menggelar diskusi panel PYC Talks Vol. 2 pada Selasa, 28 April 2026 dengan tema “Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana”.
Forum ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, akademisi, industri, hingga organisasi masyarakat sipil, guna membahas kesiapan Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Founder dan Dewan Pembina PYC, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan bahwa isu energi nuklir tidak bisa dilihat semata dari aspek teknologi. “Pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko,” ujarnya dalam sambutan pembuka.
Senada, Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro menegaskan komitmen lembaganya dalam mendorong kebijakan energi yang inklusif. “Kami berkomitmen mendorong kebijakan energi berbasis kajian yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang,” katanya.
Dari perspektif pertahanan dan geopolitik, Yayat Ruyat menilai energi nuklir memiliki peran strategis bagi Indonesia. “Energi nuklir memiliki nilai geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan dalam memperkuat kemandirian energi, daya saing industri, serta stabilitas nasional,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga harus dilihat sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional.
Dari sisi kelistrikan, perwakilan PLN, Didik Fauzi Dakhlan menyoroti pentingnya kesiapan sistem. “Integrasi jaringan listrik nasional dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci agar PLTN dapat berfungsi optimal sebagai baseload power yang stabil dan rendah emisi,” ungkapnya.
Sementara itu, Djarot Sulistio Wisnubroto (BRIN dan Dewan Riset Nasional) menekankan bahwa tantangan utama justru berada di ranah sosial. “Tantangan utama pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial. Penerimaan publik dan Social Licence to Operate menjadi faktor kunci keberhasilan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang tepat kepada masyarakat.
Selain itu, aspek mitigasi risiko juga menjadi perhatian penting, mengingat kondisi geografis Indonesia. “Mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire, dengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen,” imbuhnya.
Dari perspektif sosial, Netty Herawati dari Universitas Tanjungpura menilai tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan publik. “Tantangan terbesar energi nuklir adalah membangun kepercayaan publik. Kesenjangan antara kesiapan teknis dan kesiapan sosial perlu dijembatani,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan komunikasi harus dilakukan secara lebih dekat dengan masyarakat. “Komunikasi harus kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya di tingkat akar rumput,” katanya.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah poin utama. Transparansi disebut sebagai fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik melalui penyediaan data keselamatan yang dapat diverifikasi secara independen.
Selain itu, strategi komunikasi yang efektif dinilai penting untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY), dengan melibatkan publik sejak tahap awal.
Baca Juga: Pakar Minta Bahlil Bangun PLTN, Energi Nuklir Dianggap Sebagai Kebutuhan Masa Depan
Aspek mitigasi risiko juga harus diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia yang kompleks. Pada akhirnya, penerimaan publik disebut sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia. (*)