JawaPos.com - Meningkatnya tensi di kawasan Teluk kembali menegaskan bahwa dinamika geopolitik memiliki peran besar dalam memengaruhi, bahkan mengendalikan, akses terhadap energi global. Pada 13 April, Amerika Serikat mengumumkan pemblokiran akses pelabuhan Iran setelah negosiasi dengan Teheran tidak mencapai kesepakatan.
Kebijakan tersebut diperkirakan mengganggu distribusi hingga 20 juta barel minyak mentah dan produk kilang per hari, sekaligus mendorong harga minyak menembus angka USD 100 per barel. Arcandra Tahar, Board of Experts Prasasti sekaligus pakar energi Indonesia, menilai situasi ini menunjukkan semakin dominannya faktor geopolitik dalam menentukan akses energi dunia.
"Diplomasi energi merupakan 'pintu pembuka' bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antar-pemerintah atau government-to-government diplomacy, Indonesia dapat membangun aliansi politik tingkat tinggi yang memungkinkan akses langsung terhadap aset energi strategis di berbagai negara," ujarnya dalam analisis Prasasti dikutip Kamis (16/4).
Ia menjelaskan, akses terhadap sumber daya energi, khususnya di kawasan Timur Tengah, seringkali bergantung pada kekuatan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, kerja sama bilateral menjadi elemen penting dalam membuka peluang kolaborasi sekaligus memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri.
Arcandra juga mengingatkan bahwa strategi tersebut harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian di tengah situasi geopolitik global yang kian kompleks. Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif guna menjaga keseimbangan relasi di tengah rivalitas global serta dinamika sanksi internasional.
"Dengan posisi yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, Indonesia memiliki ruang diplomasi yang cukup luas. Jika dimanfaatkan secara tepat, hubungan politik antarnegara dapat diterjemahkan menjadi kerja sama produksi jangka panjang yang memperkuat keamanan pasokan energi nasional," tambahnya.
Di sisi lain, ketegangan di kawasan Teluk kembali menyoroti peran strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Sekitar 20 persen perdagangan minyak global melintasi selat ini, menjadikannya salah satu titik krusial (chokepoint) dalam rantai pasok energi.
Gangguan keamanan di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir telah meningkatkan ketidakpastian pasokan sekaligus memperbesar risiko dalam perdagangan minyak internasional.
Sementara itu, Halim Alamsyah, Board of Experts Prasasti, menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan Indonesia dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan geopolitik global.
Prasasti pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons situasi tersebut, sembari menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik. Keterbukaan terkait dampak geopolitik global dan kebijakan yang diambil dinilai krusial agar masyarakat memahami kondisi yang berkembang serta memiliki ekspektasi ekonomi yang lebih realistis.
Terkait arah kebijakan energi nasional, Halim menilai respons perlu dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan perbedaan horizon waktu, mengingat gejolak pasar energi dapat terjadi secara cepat namun berdampak jangka panjang.
"Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin perlu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar yang hati-hati. Di saat yang sama, selain diplomasi energi, aktivitas trading energi harus dioptimalkan agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam meredam gejolak harga global," ujarnya.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Prasasti Ingatkan Risiko Energi dan Fiskal Indonesia
Untuk jangka menengah, pemerintah dinilai perlu memperkuat struktur pasokan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi domestik serta peningkatan cadangan energi strategis, sehingga Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat saat terjadi gangguan pasokan global.
Sementara itu, dalam jangka panjang, pembangunan ketahanan energi harus dilakukan secara lebih mendasar. Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti, menjelaskan bahwa langkah strategis tersebut mencakup upaya mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi energi yang berisiko tinggi.
Selain itu, memperluas sumber energi domestik, serta mendorong transisi energi secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur nasional.
"Pendekatan bertahap seperti ini penting agar kebijakan energi tidak hanya mampu merespons tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu," tambahnya.
Piter juga menegaskan bahwa strategi jangka panjang harus diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap jalur distribusi energi yang rentan, perluasan pemanfaatan sumber energi dalam negeri, serta percepatan transisi energi yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kesiapan infrastruktur nasional.
"Pendekatan bertahap seperti ini penting agar kebijakan energi tidak hanya mampu merespons tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu," tuturnya.
Prasasti menilai bahwa dinamika di Selat Hormuz menjadi gambaran nyata betapa sensitifnya jalur distribusi energi global terhadap kondisi kawasan. Dalam situasi tersebut, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengelola risiko eksternal akan menjadi faktor krusial dalam menopang ketahanan ekonomi nasional.