JawaPos.com - Menteri BUMN, Erick Thohir resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

 

Hal ini sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

 

Untuk diketahui, keduanya merupakan Wakil Sekretaris dan Wakil Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, Presiden RI dengan masa jabatan 2024-2029.

 

 

Merespons hal itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan sudah menjadi kelaziman bagi perusahaan yang melakukan akuisisi untuk menguasai saham di suatu perusahaan lain dengan menitipkan orang di jajaran direksi dan komisaris. Utamanya sebagai Dirut dan Komut.

 

Namun, Fahmy menilai tak layak jika 'titip orang' dilakukan partai politik dan diterapkan di Pertamina yang notabene merupakan perusahaan pelat merah. Bahkan, 100 persen sahamnya merupakan milik pemerintah.

 

"Pemegang saham Pertamina adalah 100 persen milik Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN. Sehingga tidak layak dan tidak pantas bagi Partai Politik menempatkan dua kadernya sebagai Dirut dan Komut Pertamina," kata Fahmy dalam analisisnya yang diterima JawaPos.com, Selasa (5/11).

 

Lebih lanjut, Fahmy menduga bahwa pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo. Namun, lebih pada bagian dari aksi 'Asal Bapak Senang' yang merupakan inisiatif pribadi dari Menteri BUMN Erick Thohir.

 

 

Untuk diketahui, 'Asal Bapak Senang' merupakan istilah yang populer era Orde Baru untuk menggambarkan sikap menjilat dan bawahan yang doyan menyenangkan atasan dengan pamrih.

 

"Barangkali pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo. Tetapi inisiatif Menteri yang berwenang (Menteri BUMN Erick Thohir). Tujuannya adalah untuk menyenangkan Presiden melalui serangkaian aksi 'Asal Bapak Senang (ABS)'," jelasnya.