JawaPos.com – Besarnya belanja pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih belum otomatis memberikan dampak ekonomi yang merata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kedua program tersebut dinilai masih terbatas.
Temuan itu tertuang dalam kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengenai sinergi MBG dan Kopdes Merah Putih dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Riset tersebut dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 1.806 responden pelaku UMKM formal dan informal di seluruh Indonesia pada Agustus 2026.
Hasil penelitian menunjukkan, meskipun 97 persen responden mengenal program MBG dan program tersebut telah hadir di 92 persen desa/kelurahan responden, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau menjajaki kemitraan.
Partisipasi UMKM dalam Kopdes Merah Putih bahkan tercatat lebih rendah. Kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jangkauan program pemerintah dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
"Sekitar 80 persen UMKM juga belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Mengindikasikan efek pengganda ekonomi atau multiplier effect dari program ini," kata Ekonom INDEF sekaligus Kepala Peneliti Dzulfian Syafrian dalam keterangannya dikutip Selasa (20/10)
Di sisi lain, kajian INDEF menemukan 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat MBG. Sementara itu, hanya 5 persen yang mengalami peningkatan. Dampak negatif tersebut terutama dirasakan UMKM informal.
"Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (trickle-down effect) dari kedua program ini," jelasnya.
Dzulfian menyoroti pentingnya merancang kedua program tersebut sebagai satu ekosistem agar manfaat ekonominya dapat menjangkau lebih banyak UMKM lokal.
INDEF menilai efektivitas kedua program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha lokal memperoleh akses nyata untuk memasok kebutuhan program.
Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah memperluas dan membuat pengadaan lebih inklusif bagi UMKM lokal. Pemerintah juga perlu menyederhanakan prosedur serta skala pengadaan, memberikan kepastian pembayaran kepada pemasok, dan mengembangkan pembiayaan berbasis kontrak
Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai dapat diperkuat sebagai agregator produksi dan distribusi lokal sekaligus menjadi penghubung UMKM dengan rantai pasok dapur MBG.
INDEF turut merekomendasikan keterbukaan data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan Kopdes. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat mengetahui jenis barang yang dibutuhkan dan menyesuaikan kapasitas produksinya.
Pemerintah juga didorong menetapkan target belanja dari UMK lokal serta menerbitkan kontrak berjangka standar yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan pembiayaan oleh pemasok.
Untuk memperluas partisipasi, UMKM informal perlu memperoleh jalur untuk meningkatkan skala usaha dan memenuhi persyaratan kemitraan. Sementara itu, potensi persaingan dengan usaha yang sudah berjalan perlu dimitigasi agar program tidak justru mengurangi pendapatan pelaku usaha kecil.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah menjadikan kantin sekolah sebagai mitra dapur MBG dan Kopdes Merah Putih sebagai grosir bagi warung. Skema tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha yang telah ada sekaligus memperluas distribusi barang melalui jaringan UMKM lokal.
"Jika rekomendasi ini dilakukan, dampak ekonomi MBG dan Kopdes Merah Putih dapat tersebar secara lebih luas dan merata," ujarnya.