JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikelola secara transparan agar tidak hanya menjadi pasar bagi kelompok usaha tertentu.
Pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM hingga pengusaha santri, didorong mendapat ruang dalam rantai pasok program tersebut.
"Penataan diperlukan supaya kesempatan tidak hanya dinikmati kelompok besar, tetapi juga terbuka bagi koperasi desa, UMKM, dan pengusaha santri yang memenuhi standar," kata Ketua DPW Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Jawa Timur, Burhanudin dalam sebuah dialog di Surabaya, dikutip Kamis (24/9).
Dia mengakui MBG telah membuka ruang ekonomi baru bagi komunitas pesantren.
Sejumlah pesantren telah terlibat dalam penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara alumni dan pelaku usaha santri berpeluang masuk ke dalam jaringan pasok bahan pangan.
Kegiatan tersebut tidak hanya menciptakan permintaan baru, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan menghidupkan kegiatan usaha di sekitar pesantren.
“Dampak positifnya banyak sekali. Komunitas pesantren yang mendirikan SPPG cukup banyak. Alumni juga bisa menjadi bagian dari jaringan pasok pengadaan barang. Sebagai penggerak ekonomi di masyarakat, manfaatnya luar biasa,” ujarnya.
Menurut dia, potensi itu dapat diperbesar karena Jawa Timur memiliki basis pertanian, peternakan, perikanan, serta jaringan pesantren yang kuat. Minat pengusaha santri untuk terlibat juga tinggi.
Di sejumlah daerah, termasuk Banyuwangi, pemasok dan calon investor disebut telah menjajaki kerja sama dengan pesantren untuk mendukung layanan MBG.
Kepastian permintaan dari dapur MBG juga dinilai dapat membantu produsen pangan merencanakan produksi dengan lebih baik.
Menu dan kebutuhan tiap SPPG dapat diterjemahkan menjadi jadwal tanam, panen, dan distribusi yang lebih terukur. Dengan begitu, petani memperoleh pasar yang lebih jelas, sedangkan dapur mendapatkan pasokan yang lebih stabil.
“Kalau rantai pasoknya dibangun sampai ke SPPG, petani akan lebih tenang karena ada pasar yang jelas. Kebutuhan dapur dapat dihitung, jalur pasoknya ditata, dan produksi petani bisa disesuaikan,” kata Burhanudin.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menambahkan, keberhasilan MBG perlu diukur dari dua sisi sekaligus: kualitas gizi penerima manfaat dan perputaran ekonomi yang terjadi di wilayah.
Menurut dia, pelaksanaan program sebaiknya melibatkan koperasi konsumen yang telah berjalan, pasar tradisional, kantin sekolah, dan pelaku usaha setempat agar pertumbuhan kegiatan baru tidak mematikan mata pencaharian yang sudah ada.
Ia mencontohkan, kebutuhan telur, sayur, beras, minyak, gula, dan bahan pangan lain dapat dipasok oleh peternak, petani, koperasi, dan pedagang lokal.
Skema yang tersebar hingga tingkat sekolah atau kecamatan akan membuat manfaat ekonomi lebih merata karena belanja pangan terus berputar di sekitar penerima manfaat.
“Ekonominya bisa berputar di desa dan di wilayah itu. Peternak ayam bergerak, petani sayur bergerak, pasar tradisional hidup, dan tenaga yang memasak juga memperoleh manfaat,” ujar Sri Untari.
Sri Untari juga menekankan pentingnya pemetaan penerima manfaat dan pengawasan mutu makanan.
Koordinasi BGN dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dinas pendidikan, dan sekolah dapat membantu memastikan program menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, termasuk anak dari keluarga miskin, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
"Pada saat yang sama, standar gizi dan kualitas bahan harus dijaga secara konsisten," katanya.