JawaPos.com - Ketua PP Muhammadiyah Prof. Muhadjir Effendy mendorong pimpinan Muhammadiyah di tingkat wilayah dan daerah mengembangkan terobosan ekonomi sesuai potensi masing-masing.
Menurut Muhadjir, Muhammadiyah bukan pemilik modal besar yang dapat membangun jaringan bisnis secara terpusat. Karena itu, berbagai potensi di daerah perlu dikembangkan dan dihubungkan dalam jejaring yang lebih kuat dan luas.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir di hadapan para ketua dan perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera di Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (20/9/2026).
Dalam agenda bertajuk Silaturahmi dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera itu, Muhadjir hadir bersama Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji tersebut mengapresiasi PWM Sumatera Barat yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pertemuan serupa dapat memperpendek rentang kendali organisasi.
“Bagus juga kalau bisa diterapkan di regional lain seperti Kalimantan, Sulawesi, atau regional barat, tengah, timur,” katanya.
Strategi Muhammadiyah Bertahan Lebih dari Seabad
Muhadjir kemudian memaparkan alasan Muhammadiyah mampu bertahan selama lebih dari seratus tahun. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari strategi dakwah KH Ahmad Dahlan yang berani mengambil pendekatan berbeda pada masanya.
Salah satunya adalah sikap kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. KH Ahmad Dahlan, misalnya, menjadi guru agama di sekolah Belanda.
Pengalaman tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membangun sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah yang inklusif.
Muhadjir menyebut Muhammadiyah tidak hanya memiliki DNA dakwah, tetapi juga DNA ekonomi.
Dalam bidang dakwah, salah satu anak KH Ahmad Dahlan, Irfan Dahlan, dikirim ke India untuk belajar di Lahore. Ia kemudian menetap di Thailand untuk berdakwah.
Sementara itu, anak KH Ahmad Dahlan dari Ibu RA Sutidjah Widyaningrum, Raden Haji Dhuri, dikirim ke Prancis dan dititipkan kepada seorang pastor.
Di sana, Raden Dhuri belajar seni musik dan berbisnis.
“Saat pulang Raden Dhuri membangun pabrik sarung untuk diekspor dan dealer sepeda, lalu sempat menjadi bendahara Hoofdbestuur Muhammadiyah pada masa kepemimpinan KH Mas Mansur. Kyai Mas Mansur ingin agar Dhuri menulari kemandirian ekonomi melalui tradisi saudagar pada Muhammadiyah,” terangnya.
Ekonomi sebagai Pilar Muhammadiyah
Pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Makassar, ekonomi ditetapkan sebagai pilar ketiga Muhammadiyah. Namun, Muhadjir mengakui peran pilar tersebut masih belum terlihat sebesar bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial.
Hal serupa menjadi sorotan Ketua PWM Sumatera Utara Prof. Hasyimsah Nasution. Menurutnya, kemandirian ekonomi Muhammadiyah belum terhubung dengan berbagai aspek lainnya.
“Majelis ekonomi masih banyak diisi dosen ekonomi bukan pengusaha atau pelaku ekonomi, jadi lebih banyak berdiskusi.
Padahal menurutnya, jika ada social engineering harusnya juga ada economical engineering dari Muhammadiyah. “Wilayah jangan cerita masalah-masalah tetapi ada prioritas berdasarkan terobosan yang ada di PP,” katanya.
Muhadjir membenarkan bahwa karakter Muhammadiyah memang tumbuh dari bawah. Kondisi itu berbeda dengan pendekatan ekonomi konglomerat yang dapat langsung membangun jaringan bisnis besar dan menjual saham kepada publik.
“Muhammadiyah harus bisa mengukur risk appetite. Muhammadiyah bisa berumur sangat panjang salah satunya karena kehati-hatiannya. Ia lebih mirip marathon alih-alih sprint. Ia tau kapan mempercepat lari, kapan mengambil nafas, dan mengatur ritme agar mencapai tujuan dengan tepat. Bukan lari untuk cepat sampai tetapi jaraknya pendek,” ungkap Muhadjir.
Dorong Bisnis Berbasis Ekosistem
Dalam membangun kemandirian ekonomi, Muhadjir membagikan pengalamannya ketika menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Ia menilai bisnis yang berkaitan langsung dengan kampus lebih realistis untuk mendukung kebutuhan finansial. Pilihan sektor riil juga dinilai sesuai dengan potensi Muhammadiyah yang memiliki ratusan rumah sakit, puluhan ribu sekolah, dan ratusan kampus.
Menurut Muhadjir, aset tersebut dapat dikapitalisasi menjadi ekosistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang.
Salah satu contoh yang disampaikannya adalah pembangunan pabrik infus untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit Muhammadiyah.
Dalam setahun, kebutuhan infus disebut mencapai 16 hingga 18 juta botol. Jika 10 hingga 40 persen kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui produk sendiri, capaian itu dinilai sudah sangat baik.
Ke depan, ia juga mendorong pengembangan pabrik jarum suntik, kapas, dan perban.
Pilihan lainnya adalah bisnis ritel. Muhadjir menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah perlu masuk ke dalam jejaring bisnis ritel.
Menurutnya, produk UMKM akan sulit berkembang jika pengemasan dan jaringan penjualannya masih menggunakan cara konvensional.
“Itulah sebabnya, daerah-daerah harus bisa memunculkan terobosan-terobosan yang kemudian berjejaring satu sama lain,” ungkapnya.
Kekayaan Muhammadiyah
Dalam diskusi tersebut, turut dibahas kekayaan Muhammadiyah yang dinilai sangat besar oleh publik.
Ketua PWM Jambi Suhaimi Chan mengatakan Muhammadiyah menghadapi beban sebagai organisasi masyarakat dengan kekayaan senilai Rp4 triliun. Kondisi itu membuat pengajuan proposal bantuan terkadang ditolak karena Muhammadiyah dianggap sudah memiliki kekayaan besar.
“Padahal kekayaan Muhammadiyah adalah aset atau valuasi, bukan liquid, hal ini harus dicari solusinya agar tidak menjadi beban tetapi menjadi modal kepercayaan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua PWM Sumatera Barat Dr Bahtiar mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai forum strategis untuk mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari sepuluh provinsi di Sumatera.
Forum itu menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik, memetakan sumber daya, serta merumuskan agenda kolaborasi bersama.
Selain itu, kegiatan tersebut ditujukan untuk membangun komitmen bersama dalam menyemarakkan dan menyukseskan Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Medan tahun depan.