JawaPos.com - Tatangan berat menanti Suahasil Nazara usai dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia dituntut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6 persen, demi menyelamatkan kelas menengah dari jurang krisis.
"Dalam fase ekonomi saat ini, Indonesia memerlukan arsitek baru yang dapat lebih memacu perekonomian hingga di atas 6 persen dengan dukungan dari pasar global," ujar Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra kepada jawaPos.com, Rabu (16/9).
Menurut dia, pergantian Menkeu menandai adanya perubahan tantangan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Suahasil Jadi Menkeu Baru, DPR Pastikan Tata Kelola Fiskal Aman
Gede menyebut setiap fase ekonomi membutuhkan arsitek kebijakan keuangan makro yang berbeda.
Selama setahun terakhir, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan likuiditas di tengah perlambatan pertumbuhan kredit.
Purbaya, kata dia, cukup berhasil mendorong likuiditas melalui sejumlah kebijakan yang tidak konvensional.
"Dengan terobosan penggunaan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih), Purbaya berhasil menunjukkan bahwa kebijakan yang out of the box tersebut mungkin dikerjakan untuk mengobati keringnya likuiditas kredit," ujar Gede.
Dia mengatakan, ketika Purbaya masuk ke kabinet, pertumbuhan kredit berada di kisaran 7 persen.
Baca Juga: Pasar Tunggu Sikap Suahasil soal Pengelolaan Fiskal Usai Reshuffle Menkeu
Angka tersebut termasuk salah satu yang terendah dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Saat Purbaya meninggalkan posisi Menkeu, pertumbuhan kredit disebut telah mencapai 13,8 persen.
Gede menilai kenaikan tersebut menunjukkan aktivitas perekonomian mulai bergerak lebih cepat.
Meski demikian, Gede menilai capaian tersebut belum cukup untuk mendorong penguatan ekonomi secara lebih luas.
Dia menyebut Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah yang lebih kuat.
Baca Juga: Menkeu Suahasil Nazara Bakal Kawal APBN sampai 2029
"Berdasarkan pengalaman Indonesia, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah yang kuat," terang Gede.
Gede juga menyoroti penurunan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah kelas menengah turun dari 46,7 juta jiwa menjadi sekitar 42 juta jiwa sepanjang 2025 hingga 2026.
"Penurunan kelas menengah di atas 4 juta jiwa ini mirip dengan situasi pasca-Covid, 2021–2022," kata Gede.
Tantangan untuk Suahasil Nazara
Gede menilai Menkeu baru juga perlu memiliki kebijakan yang dapat diterima pasar.
Baca Juga: Wapres Gibran Yakin Suahasil Mampu Kelola APBN Lebih Sehat
Dia mengingatkan adanya risiko terhadap pasar modal apabila status investasi Indonesia mengalami penurunan.
"Jangan sampai, misalkan, karena status investasi Indonesia diturunkan pada 11 November 2026 nanti oleh MSCI ke frontier, maka bursa saham kembali anjlok," kata Gede.
Menurut dia, gejolak pasar dapat berdampak terhadap keputusan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Bila ini yang terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi semakin melambat.
Sebab, para investor dan pemilik pabrik akan semakin ragu untuk menciptakan lapangan kerja dan bahkan mungkin akan terjadi gelombang PHK baru.
Baca Juga: Profil Suahasil Nazara, dari Guru Besar UI hingga Jadi Menteri Keuangan
Selain tantangan dari pasar global, Gede meminta Menkeu baru memperhatikan persoalan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait dana transfer.
Gede menyebut pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tekanan anggaran yang menurut dia berkaitan dengan kebijakan Kementerian Keuangan, baik saat era Sri Mulyani maupun Purbaya.
"Jangan sampai masalah pusat dan daerah ini kemudian berakibat pada instabilitas politik yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu," katanya.
Minta Program Produksi Rakyat Dilanjutkan
Lebih lanjut, Gede berharap Suahasil melanjutkan sejumlah agenda pemerintah yang dinilai berkaitan dengan transformasi ekonomi berbasis konstitusi.
Agenda itu antara lain pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing melalui pendirian bursa komoditas, pengambilalihan lahan hutan ilegal dari korporasi untuk didistribusikan kepada koperasi petani, serta pembangunan 3 juta rumah untuk pekerja.
Baca Juga: Purbaya Kena Reshuffle, Prabowo Lantik Suahasil jadi Menteri Keuangan
Gede juga meminta Menkeu baru menjaga ruang fiskal untuk program-program yang berkaitan dengan sektor produksi rakyat.
"Sebaiknya Menkeu baru terus menjaga alokasi fiskal untuk program-program yang berhubungan dengan sektor produksi rakyat yang infrastruktur ekonominya sudah dibangun," pungkasnya.