JawaPos.com – Pelaku pasar diperkirakan akan mencermati ulang arah kebijakan fiskal pemerintah, usai pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Terutama soal sikap Suahasil terkait pengelolaan defisit anggaran dan disiplin APBN.

Di awal, pergantian ini dinilai berpotensi menambah ketidakpastian pasar dalam jangka pendek.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman mengatakan, perubahan pucuk pimpinan Kementerian Keuangan akan memengaruhi sentimen terhadap nilai tukar rupiah, Surat Berharga Negara (SBN), hingga pasar saham.

Baca Juga: Menkeu Suahasil Nazara Bakal Kawal APBN sampai 2029

“Rekam jejak Suahasil di Kementerian Keuangan memberi modal kredibilitas, yang pada akhirnya pasar akan lebih melihat konsistensi menjaga defisit, kualitas belanja, dan disiplin APBN daripada sekadar pergantian figur,” ujar Rizal kepada JawaPos.com, Selasa (15/9).

Menurut dia, penentuan waktu atau timing pergantian Menkeu saat ini juga cukup sensitif.

Sebab, kondisi global masih diwarnai tekanan eksternal, sementara rupiah dinilai masih rentan dan kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah terus meningkat.

“Oleh karena itu, ruang bagi ketidakpastian harus dipersempit melalui komunikasi kebijakan yang cepat, jelas, dan konsisten agar transisi tidak menambah premi risiko fiskal,” katanya.

Rizal menekankan bahwa penilaian terhadap reshuffle Menteri Keuangan seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek personal, melainkan dari substansi kebijakan yang akan dijalankan.

Baca Juga: Wapres Gibran Yakin Suahasil Mampu Kelola APBN Lebih Sehat

“Jika pergantian ini diarahkan untuk memperkuat disiplin fiskal, koordinasi kebijakan, dan kredibilitas APBN, ada rasionalitas ekonominya. Tetapi jika tekanan belanja, kualitas prioritas, dan tata kelola fiskalnya tetap sama, maka pergantian hanya berhenti pada figur tanpa menyelesaikan akar persoalan,” tuturnya.

Ia menilai, pasar pada akhirnya akan lebih memperhatikan konsistensi pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal dibandingkan sekadar perubahan sosok yang memimpin Kementerian Keuangan.