JawaPos.com – Suahasil Nazara kini menghadapi lima pekerjaan rumah (PR) setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto menduduki posisi Menteri Keuangan (Menkeu), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satu yang paling krusial yakni menjaga independensi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus berani mengoreksi program pemerintah yang dinilai membebani fiskal.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai Suahasil memiliki modal pengalaman sebagai birokrat di Kementerian Keuangan. Karena itu, dia diharapkan mampu memperbaiki koordinasi internal sekaligus membangun komunikasi publik yang lebih baik.

"Yang pertama, gaya komunikasi Suahasil ini harusnya bisa lebih hati-hati ya, karena dia orang lama di birokrat Kementerian Keuangan sejak zaman Sri Mulyani juga paham lah internal. Dianggap bisa memoderasi konflik dan hubungan di internal Kemenkeu. Dan gaya komunikasi publik ke luarnya juga lebih tertata, lebih hati-hati, gitu ya. Lebih, lebih kredibel gitu, nggak koboi," kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/9).

PR kedua, lanjut Bhima, Suahasil diminta tidak sekadar mengikuti keinginan pemerintah. Dia harus berani melakukan koreksi terhadap program yang menyedot anggaran fiskal besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Nah, yang kedua, PR-nya Pak Suahasil adalah dia nggak boleh jadi yes-man. Suahasil harus step in gitu ya, untuk melakukan efisiensi anggaran justru di program utama Prabowo," ujarnya.

Ketiga, Suahasil dinilai perlu mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pemerintah daerah. Menurut Bhima, kebijakan tersebut perlu dikaji agar tidak mengganggu layanan dasar di daerah.

"Mungkin ini saatnya gitu ya untuk mengevaluasi lagi efisiensi dana transfer daerah sehingga daerah tidak bergejolak. Terutama soal layanan dasar dan juga nasib PPPK honorer yang ada di daerah, gitu," katanya.

PR keempat berkaitan dengan hubungan kebijakan fiskal dan moneter. Bhima meminta Suahasil menjaga independensi moneter, termasuk meninjau kembali skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui bank-bank Himbara.

"Karena kan memindahkan risiko fiskal ke risiko moneter dengan melibatkan bank Himbara menyalurkan kredit ke, ke Kopdes Merah Putih, itu risikonya cukup tinggi," tuturnya.

Sementara PR kelima adalah memperkuat anggaran penanganan bencana. Bhima menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah alokasi tersebut sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

"Karena di dalam APBN itu ada, tanpa APBN Perubahan bisa menggunakan BA BUN gitu ya, Bendahara Negara, di pasal 20 ayat H. Bahwa Kemenkeu tuh berhak untuk melakukan pergeseran anggaran eh sesuai skala prioritas, termasuk juga di pasal 20 ayat F Undang-Undang APBN tuh," jelasnya.

"Artinya bisa aja tuh menggeser ke alokasi penanganan bencana BNPB, Basarnas, BMKG. Karena sekarang bencana di mana-mana alokasi anggarannya bisa lebih besar itu," sambung Bhima.

Bhima pun memberikan tenggat waktu kepada Suahasil untuk membuktikan kinerjanya sebagai Menkeu dalam dua bulan.

"Kalau nggak, ya kita tekan lagi Prabowo untuk melakukan reshuffle menteri keuangannya," tegasnya.