JawaPos.com - Kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dapat disalahgunakan. Bansos kemudian menjadi alat politik dalam menarik suara masyarakat.

Pandangan itu diungkapkan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Media menilai bantuan sosial dalam bentuk sembako tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, bansos dalam bentuk barang tersebut juga kerap kali dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menunjukkan seolah-olah bantuan diberikan langsung oleh politikus.

“Intervensi sembako, beras, itu gimik politisi. Hentikan saja bantuan sosial yang aneh-aneh itu,” ujar Media dalam dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta pada Minggu (13/9).

Media mengatakan bantuan dalam bentuk uang yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke kantong masyarakat lebih memberikan dampak untuk mengentas kemiskinan.

Menurutnya, salah satu program yang dapat didorong untuk mengentaskan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).“PKH adalah program yang paling kuat dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, itu fakta,” ujarnya.

Meski begitu, ia menyoroti tidak adanya peningkatan yang signifikan daripada penerima PKH. Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan terjadi pada program yang memiliki dampak cukup signifikan.“How come, program yang powerfull budgetnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan,” ucapnya.

Media juga menyoroti penerapan desil dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, program seperti PKH tidak dapat disamakan dengan bantuan untuk memenuhi akses kesehatan maupun pendidikan.

Ia menilai penggunaan desil secara menyeluruh, terutama dengan mengelompokkan penerima berdasarkan desil 1 hingga 4, berpotensi tidak tepat sasaran karena setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda.

Menurutnya, terdapat keluarga yang sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi belum membutuhkan akses pendidikan. Sebaliknya, ada pula keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi masih membutuhkan akses pendidikan.

“Bisa jadi ada keluarga yang memang sangat butuh cash dan memang belum membutuhkan akses pendidikan. Itu sangat mungkin. Atau sebaliknya, ada keluarga memang dia sudah bisa beli makanan, tapi butuhnya akses pendidikan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan untuk pendidikan maupun kesehatan dapat berada pada desil 7. Kondisi tersebut membuat mereka berpotensi tidak lagi mendapatkan sejumlah bantuan, seperti kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP).“Sayangnya, keluarga-keluarga ini ada di desil 7 dan tidak dapat lagi kartu PBI, kemudian KIP dan lain-lain,” ucapnya.