JawaPos.com - Anggaran penanganan bencana Indonesia tahun ini benar-benar ketat seiring dengan langkah efisiensi. 

Karena itu, ekonom mendorong agar sebagian dana jatah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk penanganan bencana.

Tahun ini, anggaran yang disiapkan untuk sejumlah lembaga yang berperan dalam mitigasi dan penanganan bencana jauh lebih kecil dibandingkan anggaran MBG.

Sebagai gambaran, pagu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya sebesar Rp 490 miliar.

Baca Juga: Mendikdasmen Sarankan PJJ di Banten dan Lampung, Antisipasi Erupsi Anak Krakatau

Lalu anggaran untuk Badan Geologi sekitar Rp 796,29 miliar, Badan SAR Nasional (Basarnas) Rp 1,455 triliun, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Rp 2,463 triliun.

Jika digabung, anggaran keempat lembaga tersebut sekitar Rp 5,20 triliun, atau hanya sekitar 1,55 persen dari anggaran awal MBG yang ditetapkan sebesar Rp 335 triliun.

Meskipun telah mengalami sejumlah penyesuaian hingga tinggal Rp 240 triliun, angka tersebut tetap jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran penanggulangan bencana.

Anggaran Bencana Tertekan Efisiensi

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai anggaran penanganan bencana, termasuk bencana yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau, turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.

Ia mengatakan, efisiensi anggaran terjadi pada sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan bencana seperti Basarnas, BNPB, dan BMKG, serta pemerintah daerah.

Baca Juga: Dampak Erupsi Anak Krakatau Meluas, 6 Bandara Ditutup Termasuk Husein Sastranegara

Bhima mengatakan, perubahan anggaran tidak dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana.

Kondisi tersebut membuat kemampuan lembaga dalam melakukan mitigasi, penanganan saat bencana, hingga proses rekonstruksi menjadi terbatas.

“Jadi, kemampuan lembaga untuk mitigasi, kemampuan lembaga paska bencana, rekonstruksi, itu jadi lemas semua,” ujar Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).

Bhima mengingatkan, lemahnya mitigasi dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.

kerugian ekonomi Akibar Bencana Capai Ratusan Triliun

Ia menyebut kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama Januari hingga Agustus 2026 berdasarkan perhitungannya telah mencapai Rp 123,1 triliun, termasuk beban biaya kesehatan.

Baca Juga: Prabowo Pantau Erupsi Anak Krakatau, Imbau Warga Tetap Waspada

“Kalau misalkan terus dilakukan pemangkasan anggaran, atau anggarannya memang tidak dinaikkan signifikan, maka kondisi yang sebelumnya bisa terjadi berulang di tahun depan. Korbannya akan semakin banyak, kerugian ekonominya makin banyak, biaya kesehatan yang makin banyak. Ini justru lebih merugikan," ucapnya.

Menurut Bhima, peningkatan anggaran untuk lembaga kebencanaan tidak akan serta-merta mengalahkan besarnya anggaran MBG. Karena itu, pemerintah perlu mengatur ulang prioritas belanja negara.

Pasalnya, anggaran BMKG, Basarnas, dan BNPB jika dijumlahkan, walaupun meningkat sebesar 100 persen tidak akan sebanding dengan anggaran MBG.

“Jadi lebih baik memang menggeser anggaran MBG sehingga punya prioritas. Pemerintah harus punya prioritas,” ujarnya.

Ia menegaskan keselamatan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan anggaran pemerintah.

Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Perpanjang Penutupan Hingga Sore, Imbas Erupsi Anak Krakatau

Maka dari itu, Bhima mendorong sebagian anggaran MBG dialihkan untuk memperkuat mitigasi dan penanganan bencana.

“MBG sebagian harus dikorbankan, digeser, gitu ya, untuk penanganan bencana. Karena kalau enggak, nanti kerugian ekonominya semakin besar,” ungkapnya.

Tanda Pengelolaan Negara Tidak Serius

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, ketimpangan anggaran tersebut menjadi salah satu contoh pemerintah tidak serius dalam mengelola negara Indonesia.

Menurutnya, pemerintah saat ini justru dinilai lebih memprioritaskan program yang dianggap menguntungkan kepentingan tertentu dibandingkan kebutuhan publik.

"Ya, itu contoh bahwa pemerintah tidak benar memanage negara ini. Karena kita tahu semua, pemerintahan sekarang ini melanggar semua tata kelola pemerintahan," ujar Agus kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).

Baca Juga: 301 Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

Agus mengatakan, Ia mengatakan, kebijakan anggaran pemerintah seharusnya diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Namun, sejumlah anggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik justru mengalami pengurangan.

“Yang dia biayai, yang dia pikir itu bagus buat dia pribadi. Tidak untuk negara ini. Contoh sudah banyak, gitu kan. Semua sekarang dana-dana untuk publik kan berkurang drastic,” ucapnya.

Ia menyebut, pengalokasian anggaran yang besar untuk sejumlah program pemerintah juga harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Agus mencontohkan, dana besar yang diberikan pemerintah untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan MBG jadi ladang korupsi oleh sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab.

Baca Juga: Abu Anak Krakatau Hujani Jakarta, Pramono Anung Minta Warga Lakukan 5M

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan masyarakat.

“Jadi, mau apa negara ini, gitu. Jadi ini contoh bahwa pemerintah tidak peduli dengan publiknya, dengan masyarakat,” ungkapnya.

Anggaran 2027 Perlu Dievaluasi

Agus berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 sebelum resmi ditetapkan oleh DPR RI.

Menurutnya, alokasi anggaran perlu kembali diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana alam.

“Jadi sekarang ini, mumpung belum diketok, diubah lagi semua. Bahwa tetap ini uang rakyat, mana sekarang diminta dari pajak begitu besar,” ucapnya.

Baca Juga: LRT Beroperasi Normal Meski Abu Vulkanik Anak Krakatau Guyur Jabodetabek

Selain itu, Ia mendorong pemerintah mengevaluasi kembali alokasi anggaran untuk sejumlah program prioritas, termasuk MBG dan KDMP.

Menurut dia, program yang sudah berjalan dan memiliki fasilitas yang tersedia dapat dioptimalkan tanpa terus menambah pembangunan baru.

“Hentikan semua untuk MBG, hentikan untuk semua KDMP. Yang sudah ada, itu dioperasikan optimal, kan barangnya sudah ada, dioperasikan. Yang belum tidak usah dibangun,” tegasnya.