JawaPos.com - Pengukuran kemampuan ekonomi masyarakat melalui sistem desil, berpotensi menimbulkan masalah ketika ketimpangan ekonomi di dalam satu kelompok sangat tinggi.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan persoalan tersebut terutama terjadi pada kelompok desil 9 hingga desil 10. 

Pasalnya, masyarakat dengan tingkat pengeluaran yang berbeda cukup jauh dapat ditempatkan dalam kelompok desil yang sama.

Ia menyebut, masalah kemampuan yang diukur dari desil ini akan menjadi masalah ketika ketimpangannya sangat tinggi. Nailul menconctohkan, keluarga dengan pengeluaran Rp 11-12 juta per bulan, akan jauh beda dengan pengeluaran di atas Rp 50 juta.

“Ketimpangan di kelompok desil 9-10 itu pasti sangat tinggi. Tapi lewat sistem desil, mereka di tempatkan di desil yang sama,” ujar Nailul kepada JawaPos.com, Senin (24/8).

Nailul menyebut, perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat tersebut tidak sepenuhnya tercermin apabila keduanya ditempatkan dalam kelompok desil yang sama.

Sebaliknya, pada kelompok desil 1 hingga 6, kesenjangan tingkat pengeluaran dinilai relatif lebih serupa. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah melakukan pengelompokan yang lebih rinci, terutama untuk masyarakat yang masuk desil 6 hingga 10.

“Sebaiknya harus dikelompokkan lagi terutama di desil 6-10. Jangan sampai ada persepsi mereka didata masuk 'kaya', tapi ternyata masih susah juga," ucapnya.

Ia menyebut, persoalan klasifikasi tersebut dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial pemerintah.

Nailul melanjutkan, risiko exclusion error berpotensi meningkat apabila masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru dikelompokkan ke dalam desil yang dianggap sudah mampu secara ekonomi.

“Seperti kejadian penerima BPJS BPI yang dikeluarkan karena berada di desil 6-10. Padahal dia merasa masih butuh bantuan karena kondisi sosial dan ekonominya yang masih tidak cukup,” ungkapnya.

Selain itu, ia menilai pemerintah juga harus melihat kepemilikan aset produktif dalam mengukur kemampuan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kepemilikan aset produktif sering kali menjadi pembeda yang signifikan, terutama pada kelompok masyarakat di desil 9 dan 10.

Nailul mengatakan, yang membedakan orang di desil 9-10 adalah kepemilikan aset produktif seperti saham. Ia menjelaskan, masyarakat dengan kemampuan ekonomi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari maka kepemilikan aset produktifnya akan sangat rendah. 

Sedangkan orang yang sangat kaya, mempunyai aset produktif sangat banyak seperti kepemilikan saham ataupun surat utang negara. 

“Orang yang pas-pasan seringkali punya aset rumah, itupun warisan yang tidak menunjukkan kemampuan. Maka harus ada variabel kepemilikan aset,” pungkasnya.