JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 dinilai tidak benar-benar mencerminkan tumbuhnya daya beli masyarakat.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, angka pertumbuhan ekonomi kali ini merupakan campuran antara momentum ekonomi yang memang menguat dan faktor yang sifatnya sementara.

Ia mencontohkan konsumsi pemerintah yang melonjak hampir 16 persen, karena realisasi belanja pegawai seperti gaji ke-13, program makan bergizi gratis (MBG), dan investasi yang tumbuh 6,87 persen.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi hanya tumbuh 5,06 persen, melambat dari kuartal sebelumnya.

Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen tapi Masih Menyisakan Masalah Struktural

Sebagian penguatan ekonomi masih ditopang oleh belanja pemerintah dan faktor musiman seperti libur sekolah serta hari besar keagamaan.

“Angka pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Jumat (7/8).

Yusuf mengatakan, saat ini kelas menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelas menengah ini justru menyusut dan pola belanjanya semakin defensif.

Ia menyebut rumah tangga cenderung menunda pembelian barang tahan lama, memilih produk yang lebih murah, dan memprioritaskan kebutuhan pokok karena tekanan biaya hidup, cicilan, serta harga energi nonsubsidi.

Baca Juga: Komdigi Percepat Roadmap 5G, Target Cakupan Nasional pada 2029 demi Ekonomi AI

“Konsumsi yang masih tumbuh belum tentu menunjukkan daya beli yang benar benar kuat,” ujarnya.

Kualitas pertumbuhan juga terlihat dari kondisi pasar tenaga kerja. Kemiskinan memang turun menjadi 8,07 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada di 4,65 persen.

Namun, lebih dari 59 persen pekerja masih berada di sektor informal yang umumnya memiliki produktivitas dan perlindungan sosial lebih rendah.

Ditambah lagi, gelombang PHK juga masih terjadi di sejumlah industri padat karya dan manufaktur.

Sebagian pekerja kemudian beralih ke pekerjaan mandiri atau platform digital, tetapi pekerjaan seperti ini belum tentu memberikan pendapatan dan perlindungan yang stabil.

Baca Juga: Rudal Korea Utara Jatuh di Luar Zona Ekonomi Jepang, Tokyo Sebut Ancam Perdamaian

“Pertumbuhan yang tinggi belum otomatis menghasilkan pekerjaan berkualitas dalam jumlah yang memadai,” imbuhnya.