JawaPos.com - Indonesia menguatkan diplomasi dalam pengelolaan hutan lestari secara global. Langkah itu diambil untuk mendapat kepercayaan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
Untuk mendapatkan kepercayaan itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelenggarakan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) di Bandung pada Selasa-Rabu (4–5/8).
Training itu diikuti perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Bappenas guna memperkuat kapasitas komunikasi strategis dan negosiasi dalam berbagai forum kehutanan maupun perdagangan internasional.
Pelatihan ini diselenggarakan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dan dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Baca Juga: Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan Jadi Tantangan Besar SDGs di Indonesia
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menegaskan bahwa diplomasi modern tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan bernegosiasi, tetapi dari kemampuan membangun kepercayaan.
"Trust is the most valuable currency in diplomacy,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8).
Menurut dia, diplomasi pada hakikatnya bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.
Apalagi Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari.
"Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujarnya.
Setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional sesungguhnya merupakan diplomat bagi bangsanya. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi Indonesia ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintah menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.
Baca Juga: Di tengah Perubahan Iklim, Pemerintah Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutannya sendiri, tetapi juga aktif menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan.
Untuk diketahui, ada empat agenda strategis kehutanan Indonesia yang memerlukan dukungan diplomasi publik yang kuat, yaitu memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+); dan memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis.
Selanjutnya mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove; dan serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Keempat agenda itu menjadi bagian dari upaya Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus mendorong Indonesia tidak hanya menjadi penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga tampil sebagai pemimpin dalam diplomasi kehutanan internasional.
Baca Juga: Pakar: Ketahanan Sistem Kelistrikan Nasional Perlu Diperkuat Seiring Perubahan Iklim
Penguatan diplomasi dinilai semakin penting agar berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
"Penguatan diplomasi kehutanan menjadi salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum global," kata Raja Juli.