JawaPos.com - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat realisasi investasi nasional. Rekomendasi tersebut dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI yang digelar pada 30–31 Juli 2026 di Jakarta.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, HKI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memohon kesempatan memaparkan hasil Rakernas.
Ma’ruf berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menerima secara langsung hasil Rakernas XXV beserta berbagai rekomendasi yang telah disusun. Ia menegaskan hasil dari Rakernas XXV harus menjadi kontribusi nyata bagi negara.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan investasi dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian bersama untuk menuntaskan berbagai bottleneck agar peluang tersebut benar-benar terwujud menjadi pabrik yang beroperasi, tenaga kerja yang terserap, ekspor yang meningkat, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ma’ruf dalam keterangan yang diterima, Senin (3/8).
Ma’ruf mengatakan hasil pembahasan Rakernas, sejumlah persoalan yang paling sering dihadapi investor meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan yang masih memerlukan koordinasi lintas instansi.
Rakernas juga menyoroti kepastian penyediaan listrik dan gas industri, proses persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berbagai hambatan tersebut memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang juga berlomba menarik investasi.
Ia menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan kawasan industri, tetapi juga pada peningkatan produktivitas industri manufaktur, efisiensi rantai pasok, daya saing ekspor, dan kemudahan berusaha secara menyeluruh. Solusi yang ditawarkan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan industri nasional dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, setiap investasi yang tertunda bukan hanya berarti tertundanya pembangunan pabrik. Yang ikut tertunda adalah lapangan kerja, ekspor, transfer teknologi, pertumbuhan usaha lokal, serta penerimaan negara.
“Karena itu, persoalan investasi harus dipandang sebagai persoalan strategis nasional yang memerlukan penyelesaian secara terpadu,” ujarnya.
HKI mengingatkan bahwa persaingan untuk menarik investasi global kini semakin ketat. Berbagai negara berlomba memangkas waktu perizinan, meningkatkan kepastian regulasi, menyediakan energi yang kompetitif, serta memperkuat dukungan infrastruktur.
Dalam situasi tersebut, setiap keterlambatan dalam penyelesaian hambatan investasi berpotensi meningkatkan risiko proyek berpindah ke negara lain. Karena itu, rekomendasi hasil Rakernas XXV HKI tidak disusun sebagai daftar persoalan maupun sebagai kritik terhadap pemerintah.
Seluruh rekomendasi dirancang sebagai paket solusi yang dapat segera ditindaklanjuti, meliputi harmonisasi regulasi, percepatan penyelesaian perizinan, penguatan kepastian tata ruang dan pertanahan, peningkatan keandalan pasokan listrik dan gas industry.
Begitupun dengan penyederhanaan koordinasi lintas kementerian, peningkatan konektivitas kawasan industri, serta penguatan kelembagaan yang mampu mengatasi hambatan investasi secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada penyelesaian.
“Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan diagnosis berdasarkan pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan. HKI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang sudah masuk benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ucapnya.