JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dijalankan secara lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan. Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia, Vid Adrison, menilai intervensi pemerintah dalam sebuah program harus dilakukan secara proporsional, termasuk dalam pelaksanaan MBG.
Pandangan tersebut disampaikan Vid saat menjadi pembicara dalam diskusi Economic Frontline 2026 bertajuk The Impact of Growing State Capitalism Toward Fiscal Policy and Energy Transition, Rabu (29/7). Forum itu membahas semakin besarnya peran negara dalam pembangunan ekonomi, termasuk implikasinya terhadap kebijakan fiskal dan berbagai program strategis nasional.
Vid mengatakan kehadiran pemerintah memang memiliki fungsi penting, yakni menciptakan keadilan sekaligus meningkatkan efisiensi. Namun, menurutnya, campur tangan negara juga memiliki batas yang harus dijaga agar tidak menimbulkan inefisiensi.
“Saya pakai analogi makanan, kehadiran pemerintah seperti garam. Tidak boleh terlampau banyak. Ada kadar tertentu. Ekonomi seperti itu, intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan, itu sama seperti makanan yang terlampau asin,” ungkapnya.
Ia kemudian mencontohkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Vid, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan program tersebut tidak mencapai seluruh populasi penerima.
Kata Vid, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), program Makan Bergizi Gratis hanya dibutuhkan 15 persen masyarakat. Namun pemerintah memberikan program tersebut kepada 100 persen sasaran.
Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda. Ia mengungkapkan lembaganya telah melakukan kajian mengenai MBG pada 2024. Hasil kajian tersebut menyimpulkan program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok anak yang memang membutuhkan.
Menurutnya, MBG sebaiknya hanya diberikan kepada sekitar 50 persen anak-anak Indonesia yang masuk kategori membutuhkan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar defisit anggaran negara tetap dijaga dan tidak melampaui batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam kesempatan yang sama, Chairman Soemitro Economic Forum, Harryadin Mahardika, mengatakan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat pemerintah perlu memberi perhatian pada dua aspek utama, yakni menjaga kesehatan fiskal dan memastikan program-program strategis, termasuk transisi energi, berjalan secara berkelanjutan.
Harryadin juga menyoroti dampak meningkatnya peran negara terhadap industri kreatif. Ia menilai pengalaman sejumlah negara seperti China, Singapura, dan Uni Emirat Arab menunjukkan dukungan pemerintah mampu mempercepat pertumbuhan industri kreatif. Namun di sisi lain, intervensi yang terlalu besar juga berpotensi menghambat bahkan mematikan perkembangan sektor tersebut.
Baca Juga: BGN Terapkan Sistem Digitalisasi untuk Awasi MBG, Penerima Manfaat Bisa Akses
Sementara itu, Climate and Asset Principal Think Policy, Andhyta Firselly Utami, mengutip buku Gambling on Development karya Stevan Dercon. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh institusi yang sempurna, tetapi adanya kesepakatan antara elite politik dan elite ekonomi untuk menjadikan pembangunan sebagai prioritas jangka panjang.
“Selama kesepakatan itu belum terjadi, mau didesain institusinya seperti apa pun, akan diarahkan untuk sebesar-besarnya eksploitasi dan rente jangka pendek,” kata wanita yang akrab disapa AFU.