JawaPos.com - Kesepakatan damai dan meredanya konflik di Timur Tengah antara AS dan Israel melawan Iran membawa dampak ekonomi yang nyata bagi sejumlah negara.
Harga minyak dunia sempat naik bahkan langka, kini mulai bisa dikontrol menyusul turunnya tensi konflik.
Di Sri Lanka, pemerintah resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 6 persen mulai awal Juli besok, menyusul meredanya gejolak harga energi dunia setelah AS dan Iran sepakat menggelar perundingan untuk mengakhiri konflik.
Kebijakan ini menjadi penurunan harga BBM pertama, sejak perang di Timur Tengah memicu lonjakan biaya energi di negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor minyak tersebut.
Baca Juga: Bukan Sekadar Penyedia BBM, Pertamina Juga Meredam Inflasi hingga Potensi Mencegah Gejolak Sosial
Perusahaan minyak milik negara, Sri Lanka Petroleum Corporation, mengumumkan harga solar dipangkas LKR 25 per liter menjadi LKR 382 atau sekitar USD 1,15. Sementara itu, harga bensin turun LKR 20 menjadi LKR 414 per liter.
Melansir Economic Times, penurunan harga ini terjadi setelah harga minyak dunia terkoreksi cukup tajam.
Menyusul kesepakatan AS dan Iran untuk membuka jalur diplomasi, guna meredakan konflik yang sebelumnya memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.
Sebelumnya, Sri Lanka sempat menaikkan harga bensin dan solar hampir 50 persen setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.
Kenaikan harga energi saat itu juga diikuti dengan penyesuaian tarif listrik hingga sekitar sepertiga sebagai dampak meningkatnya biaya impor bahan bakar.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Perkuat Distribusi BBM di Seluruh NKRI
Sebagai negara yang mengimpor seluruh kebutuhan minyak serta masih bergantung pada batu bara impor untuk pembangkit listrik, Sri Lanka sangat rentan terhadap gejolak harga energi internasional.
Pemerintah sebelumnya memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat mengancam pemulihan ekonomi yang masih rapuh.
Kekhawatiran tersebut juga telah disampaikan pemerintah Sri Lanka kepada Dana Moneter Internasional (IMF).
Negara itu menilai tingginya harga energi dalam jangka panjang berpotensi menghambat upaya keluar dari krisis ekonomi terburuk yang pernah dialaminya.
Sri Lanka sendiri saat ini masih menjalankan program reformasi ekonomi yang didukung IMF setelah memperoleh paket dana talangan senilai USD 2,9 miliar pada Maret 2023.
Baca Juga: Tekan Impor BBM, Bahlil Targetkan E20 pada 2028
Dalam skema tersebut, pemerintah diwajibkan menerapkan mekanisme pemulihan biaya (cost recovery) pada harga BBM dan tarif listrik serta membatasi subsidi agar tidak membebani keuangan negara.
Latar belakang kebijakan itu tidak lepas dari krisis ekonomi besar yang melanda Sri Lanka pada 2022.
Saat itu negara tersebut gagal membayar utang luar negeri sebesar USD 46 miliar setelah cadangan devisanya habis.
Sejak menerima bantuan IMF, pemerintah di Colombo terus berupaya menstabilkan perekonomian melalui reformasi fiskal dan penyesuaian harga energi.
Penurunan harga BBM kali ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi sinyal positif bagi proses pemulihan ekonomi Sri Lanka.
Baca Juga: Subsidi BBM Membengkak, Bahlil: Kenaikan ICP jadi Tantangan Sekaligus Peluang Pendapatan
Meski kondisi tersebut masih sangat bergantung pada stabilitas harga energi dan situasi geopolitik global.